Menteri Johnny Plate Diperiksa Kejagung, Apa Itu Proyek BTS Kominfo?

Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G Plate akan diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi terkait korupsi BTS Kominfo dan infrastruktur pendukung paket BAKTI Kominfo.

“Besok dijadwalkan dipanggil, diperiksa menjadi saksi,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana kepada Katadata.co.id, Rabu (8/2). 

Kejagung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi BTS Kominfo, di antaranya:

1. Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan (IH). Ia diduga bersama-sama melakukan permufakatan jahat dengan tersangka sebelumnya yaitu Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo Anang Achmad Latif (AAL)
2. Dirut BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif (AAL). Ia diduga sengaja mengeluarkan peraturan yang diatur sedemikian rupa untuk menutup peluang para calon peserta lelang pembangunan BTS Kominfo yang lain.
3. Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali (MA)
4. Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak (GMS). Ia disebut memberikan masukan dan saran kepada tersangka Anang terkait Peraturan Direktur Utama guna menguntungkan vendor dan konsorsium, serta Moratelindo.
5. Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto (YS). Ia diduga memanfaatkan HUDEV UI untuk membuat kajian teknis yang pada dasarnya mengakomodir kepentingan tersangka AAL, sehingga biaya pembangunan BTS Kominfo lebih mahal.

Proyek pembangunan BTS Kominfo diinisiasi sejak akhir 2020. Pembangunannya terbagi dalam dua tahap dengan target menyentuh 7.904 titik blank spot serta daerah 3T atau terdepan, terpencil, dan tertinggal per 2023.

Rinciannya sebagai berikut:

1. Tahap pertama, BTS ditargetkan dibangun di 4.200 lokasi dan rampung pada 2022
2. Sisanya di 3.702 lokasi diselesaikan pada 2023

Apa Itu Proyek  BTS Kominfo?

Pembangunan hampir 8.000 ribu BTS bertujuan meningkatkan kecepatan internet di berbagai wilayah di Indonesia. Kominfo memang sudah membangun Palapa Ring dan telah beroperasi.

Namun pemerintah daerah (Pemda) melaporkan masih ada daerah dengan sinyal internet lemah atau bahkan blank spot. Ini disampaikan saat konferensi video dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Oktober 2019 (11/10/2019). 

Jokowi mengatakan akan ada tambahan BTS untuk mengisi daerah-daerah yang belum terjangkau internet. "Tahun depan (2020), kami akan membangun kurang lebih 4.000 BTS. Mungkin yang paling banyak di Indonesia Timur, terutama di Papua," kata Jokowi.

“Di titik-titik tertentu masih membutuhkan pembangunan BTS,” tambah Jokowi.

BTS atau menara base transceiver station  adalah stasiun pemancar yang menjadi salah satu infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam menerima dan mengirim sinyal radio ke telepon rumah, telepon seluler dan gawai telekomunikasi lainnya. Tanpa BTS, maka suatu wilayah tidak bisa menikmati layanan telekomunikasi atau disebut blank spot.

Menteri Kominfo yang menjabat saat itu Rudiantara mengatakan, 4.000 BTS itu akan dibangun oleh. BAKTI merupakan Badan Layanan Umum (BLU) milik Kementerian Kominfo.

BAKTI Kominfo optimistis mencapai target pembangunan BTS di 7.904 titik hingga 2024. Target ini sebagi bagian dari pembangunan BTS pada 9.113 titik wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Meskipun tantangannya sangat menantang buat kami, namun kami yakin bisa membangun sekitar 7.000 (BTS) pada 2024," kata Direktur Infrastruktur BAKTI Kominfo Bambang Nugroho dalam kunjungan ke site BTS 4G di Selong Belanak, Lombok Tengah, pada November tahun lalu (5/10/2022). 

Pada September 2022, jumlah BTS yang aktif melayani masyarakat 4.241 unit. BAKTI Kominfo menyampaikan, pembangunan BTS menghadapi setidaknya tiga tantangan, di antaranya:

1. Kondisi geografis di 3T cukup menantang, karena didominasi pegunungan dan akses transportasi yang terbatas

Selain itu, sebagian wilayah belum mendapat pasokan listrik.

"Untuk membangun infrastruktur internet di pegunungan Papua, kami butuh satu pesawat helikopter bolak-balik untuk memasang menara," kata Ade Dimijanty Sirait, yang menjabat Kepala Divisi Layanan Informasi Bakti Kominfo pada akhir 2020.

Itu disampaikan dalam webinar bertajuk ‘Kebutuhan Internet demi Menjaga Tumbuh Kembang Anak di Daerah 3T’ pada Desember 2020 (8/12/2020).

2. Biaya mahal

Chief Teknologi Officer XL Axiata I Gede Darmayusa mengatakan, beban modal untuk membangun sarana internet per lokasi di 3T 1,3 kali lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Biaya operasional juga dua kali lebih besar

"Membangun akses internet di daerah terpencil upayanya ekstra dibandingkan wilayah lain," kata Gede.

3. Pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan telekomunikasi 10 kali lebih rendah dibandingkan non-3T

"Penghasilannya di bawah rata-rata, setiap membangun infrastruktur di wilayah ini," katanya.