TikTok dilarang digunakan oleh staf parlemen di Eropa, karena alasan keamanan siber per pekan lalu (28/2). Amerika juga melarang pegawai pemerintah atau PNS menggunakan platform video asal Cina ini per Juli 2020.
“Parlemen Eropa memutuskan, sejalan dengan lembaga lain, untuk menangguhkan penggunaan aplikasi seluler TikTok pada perangkat institusi per 20 Maret,” kata Parlemen Eropa dalam pernyataan dikutip dari CNN Internasional, Kamis (2/3).
Parlemen Eropa juga sangat merekomendasikan anggota dan staf menghapus TikTok dari ponsel pintar (smartphone) pribadi.
TikTok kecewa dengan keputusan tersebut. “Mengecewakan melihat badan dan institusi pemerintah lainnya melarang TikTok pada gawai karyawan tanpa pertimbangan atau bukti,” kata induk usaha TikTok, ByteDance yang berbasis di Beijing.
Juru bicara ByteDance menilai parlemen Eropa mendapatkan informasi yang salah mengenai keamanan TikTok. Perusahaan pun siap bertemu dengan pejabat terkait untuk meluruskan struktur kepemilikan dan komitmen TikTok terhadap privasi dan keamanan data.
“Kami berbagi tujuan yang sama dengan pemerintah yang peduli dengan privasi pengguna. Tetapi larangan ini salah arah dan tidak memberikan privasi atau keamanan lebih lanjut,” katanya.
Dua pekan lalu, Komisi Eropa mengumumkan pelarangan TikTok dari perangkat resmi karena alasan keamanan siber. Namun, keputusan ini hanya berlaku untuk perangkat yang diawasi oleh cabang eksekutif Uni Eropa.
“Untuk meningkatkan keamanan siber, Dewan Manajemen Korporat Komisi memutuskan untuk menangguhkan penggunaan aplikasi TikTok di perangkat institusi dan di perangkat pribadi yang terdaftar di layanan perangkat seluler Komisi,” kata lembaga itu dalam laman resmi, bulan lalu (23/2).
Larangan memakai TikTok itu bertujuan melindungi Komisi dari ancaman keamanan siber dan tindakan yang dapat dieksploitasi untuk serangan siber terhadap lingkungan korporat Komisi.
Komisi Eropa akan terus meninjau perkembangan keamanan platform media sosial lainnya.
Pejabat senior Uni Eropa di Dewan Eropa mengatakan, badan yang membantu perwakilan tetap 27 negara, yang berbasis di Brussel yakni Sekretariat Jenderal Dewan tengah menerapkan langkah-langkah serupa.
Sekretariat Jenderal Dewan Eropa meminta TikTok dihapus di perangkat institusi. Pegawai diminta melakukan hal serupa di gadget pribadi yang memiliki akses ke layanan lembaga.
Saat itu, juru bicara TikTok telah menghubungi komisi untuk meluruskan informasi dan menjelaskan bagaimana perusahaan melindungi data 125 juta pengguna di Uni Eropa.