Sejarah Proyek BTS Kominfo: Terduga Korupsi dan Rugikan Negara Rp 8 T
Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G di wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal atau 3T milik Kementerian Komunikasi dan Informatika terus bergulir dan menjadi perhatian publik karena melibatkan banyak pihak.
Sampai saat ini, Kejaksaan Agung menetapkan lima orang sebagai tersangka. Satu di antaranya adalah Direktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kominfo Anang Achmad Latief dan tersangka lain adalah Direktur Utama PT Moratelindo Galumbang Menak.
Tak hanya sampai di situ, penyidik Kejaksaan Agung juga telah bolak balik memeriksa pejabat Kominfo dari level bawah hingga pimpinan. Menteri Kominfo Johnny G Plate sudah dua kali diperiksa Kejaksaan untuk mengetahui duduk perkara rasuah. Apalagi, pada salah satu sesi penyelidikan, adik Menkominfo Gregorius Alex Plate telah mengakui menerima sejumlah uang dalam proyek tersebut. Uang itu juga telah dikembalikan kepada negara.
Dalam perkembangannya, Kejaksaan Agung memeriksa empat orang pejabat pada perusahaan rekanan yang turut menangani proyek infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada BAKTI Kominfo periode 2020-2022. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum menjabarkan sudah lebih dari 60 saksi yang diperiksa penyidik terkait rasuah ini. Sebanyak 23 di antaranya telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.
Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan kerugian negara yang ditimbulkan akibat proyek base transceiver station atau BTS 4G ini mencapai Rp 8,32 triliun. Kerugian terdiri dari biaya penyusunan pendukung, mark up harga, dan BTS yang belum terbangun.
Lalu, bagaimana sejarah proyek BTS 4G yang dijalankan BAKTI Kominfo ?
Mengutip dari laman kominfo.go.id, proyek BTS di Kominfo bermula dari rencana yang telah disiapkan untuk 9.113 desa dan kelurahan di kawasan 3T sejak 2020 lalu.
Berdasarkan Rencana Strategis Kominfo Tahun 2020-2024, layanan 4G dapat diakses di 70.670 desa atau kelurahan di Indonesia. Sementara itu, terdapat 12.548 desa dan kelurahan di Indonesia yang belum dapat mengakses internet dengan baik.
Dari wilayah yang belum dapat mengakses internet, 9.113 desa dan kelurahan di antaranya masuk dalam klasifikasi 3T, dan akan diadakan pembangunan tower BTS oleh Bakti Kominfo.
Pembangunan tersebut bertujuan untuk memperluas jaringan layanan telekomunikasi dan data internet yang mengalir sampai desa dengan standar kualitas dan kecepatan yang mumpuni.
Proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G ini merupakan bagian dari agenda transformasi digital nasional sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS terkait Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2021 disebutkan, beberapa indikator TI di Indonesia cenderung positif dalam lima tahun terakhir.
Misalnya saja indikator penggunaan internet pada periode 2017-2021, jumlah pelanggan jaringan tetap atau fixed broadband meningkat dari semula 2,37 pelanggan per 100 penduduk pada 2017, menjadi 4,58 pelanggan per 100 penduduk.
Pelanggan mobile broadband juga meningkat dari 96,79 pelanggan per 100 penduduk menjadi 112,45 per 100 penduduk. Tak hanya itu, penetrasi individu pengguna internet juga naik dari 32,34% menjadi 62,1%.
Menurut rencananya, pengadaan BTS tersebut akan dilakukan secara bertahap. Rinciannya, pada 2020 ditargetkan BTS terbangun di 1.209 desa dan kelurahan, 2021 sebanyak 4.200 desa dan kelurahan, dan tahun 2022 sebanyak 3.704 desa dan kelurahan. Sedangkan untuk wilayah non-3T akan dikerjakan oleh operator seluler.