Hakim federal AS memutuskan membatasi beberapa lembaga dan pejabat administrasi Presiden Joe Biden untuk bertemu dan berkomunikasi dengan perusahaan media sosial atau medsos pada Selasa (4/7) waktu setempat. Hal itu bertujuan untuk mencegah pejabat pemerintahan melakukan intervensi konten media sosial sehingga dapat menghalangi kebebasan berbicara.
Keputusan tersebut dikeluarkan sebagai tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh Jaksa Agung Partai Republik di Louisiana dan Missouri.
Mereka menuduh pejabat pemerintah AS melangkah terlalu jauh dalam mendorong perusahaan medsos untuk menangani postingan yang dikhawatirkan dapat berkontribusi pada keragu-raguan vaksin selama pandemi Covid-19 atau membatalkan pemilu.
Putusan itu mengatakan lembaga pemerintah seperti Departemen Kesehatan, Layanan Kemanusiaan, dan FBI tidak dapat berbicara dengan perusahaan media sosial dengan tujuan mendesak, mendorong, menekan, atau membujuk untuk menghapus atau mengurangi konten berisi kebebasan berbicara. Hal itu sesuai dengan Klausul Kebebasan Berbicara dari Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan, Departemen Kehakiman sedang meninjau perintah tersebut dan akan mengevaluasi pilihannya.
Pejabat A.S. mengatakan bahwa tindakan mereka terhadap media sosial bertujuan untuk meredam informasi yang salah tentang vaksin Covid-19.
Facebook dan induk Instagram Meta Platform (META.O), Twitter, dan Alphabet's (GOOGL.O) YouTube tidak menanggapi permintaan komentar.