Cina menerbitkan regulasi baru untuk teknologi kecerdasan buatan atau AI generatif yang akan mulai berlaku pada 15 Agustus 2023. Negeri Tirai Bambu ini menjadi salah satu negara pertama di dunia yang mengatur teknologi layanan populer seperti Chat GPT.
Cyberspace Administration of China, pengawas internet di negara itu, meluncurkan serangkaian pedoman terbaru pada Kamis (14/7) waktu setempat. Tujuannya, untuk mengelola industri yang sedang berkembang dan telah menggemparkan dunia. Aturan tersebut akan mulai berlaku pada 15 Agustus mendatang.
Dikutip dari CNN, draf aturan versi terbaru tampaknya melonggarkan beberapa ketentuan dibanding draf awal yang dirilis April lalu. Hal ini menunjukkan Beijing melihat peluang dalam industri yang baru lahir, karena negara tersebut berusaha untuk menyalakan kembali pertumbuhan ekonomi demi menciptakan lapangan kerja.
Pekan lalu, regulator mendenda raksasa fintech Ant Group sekitar US$ 1 miliar, sebagai langkah terakhir atas tindakan keras regulasi yang berpusat di sekitar raksasa teknologi Cina.
Banyak dari perusahaan teknologi besar, termasuk Alibaba, Baidu, dan JD.com, sedang dalam proses meluncurkan versi chatbot AI mereka sendiri.
Aturan sekarang hanya akan berlaku untuk layanan yang tersedia untuk masyarakat umum di Cina. Teknologi yang dikembangkan di lembaga penelitian atau dimaksudkan untuk digunakan oleh pengguna luar negeri dikecualikan.
Versi saat ini juga menghapus bahasa yang menunjukkan tindakan hukum yang mencakup denda setinggi 100.000 yuan atau sekitar US$ 14.027 untuk pelanggaran.
Dalam draf aturan tersebut disebutkan, negara mendorong penggunaan inovatif AI generatif di semua industri dan bidang serta mendukung pengembangan cip, perangkat lunak, alat, daya komputasi, dan sumber data yang aman dan dapat dipercaya.
Cina juga mendesak platform untuk berpartisipasi dalam perumusan aturan dan standar internasional terkait AI generatif.
Salah satu aturan utama terkait persyaratan bagi penyedia layanan AI generatif untuk melakukan tinjauan keamanan dan mendaftarkan algoritme mereka ke pemerintah. Hal ini dilakukan jika layanan mereka mampu memengaruhi opini publik atau dapat memobilisasi publik.