Menkominfo Baru Budi Arie Singgung Dugaan 300 Juta Data KTP Bocor
Menteri Kominfo yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi yakni Budi Arie menyinggung soal dugaan 300 juta data Nomor Induk Kependudukan atau KTP bocor saat hari pertama menjabat.
"Padahal penduduk Indonesia hanya 270 juta. Ini pekerjaan rumah. Kami akan bagi tugas segera," kata Budi Arie di kantor Kominfo, Jakarta, Senin (17/7).
Akun Twitter @DailyDarkWeb menyebutkan peretas aliss hacker dengan nama akun RRR mengklaim dirinya memiliki 337 juta baris data. Informasi dijual di forum hacker.
RRR mengklaim dirinya mendapatkan data itu dari laman web resmi dukcapil.kemendagri.go.id. Ratusan juta data itu berisikan sejumlah informasi seperti nomor induk kependudukan atau NIK, tempat tanggal lahir, agama, status kawin, akta cerai, nama ibu, pekerjaan, dan nomor paspor.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dan Badan Siber dan Sandi Negara alias BSSN terkait dugaan kebocoran 300 juta data NIK tersebut.
"Kami kan mendengarkan laporan Kemendagri. Bila diperlukan dan jika memang ada kebocoran data, maka BSSN biasanya akan melakukan audit untuk mencari tahu data yang mana yang bocor, berapa banyak, baru kemudian dilaporkan ke Kominfo," ujar Usman.
Pada kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi menyampaikan, format elemen data kependudukan yang diduga bocor dan tersebar di media sosial berbeda dengan yang dimiliki Kemendagri.
"Format elemen datanya tidak sama dengan yang terdapat di basis data kependudukan di Direktorat Jenderal Dukcapil saat ini," ujar Teguh kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/7).
Meski begitu, Kemendagri bersama para pemangku kepentingan terkait seperti BSSN dan Kominfo melaksanakan audit investigasi dan mitigasi preventif.
"Kedua kegiatan tersebut sudah dijalankan sejak Minggu dan sampai saat ini masih berproses secara cepat," kata Teguh.