Pemerintah berencana mengembangkan satelit low earth orbit alias LEO seperti Starlink. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo pun mengajukan pendaftaran penggunaan 13.400 slot orbit atau foling satelit NGSO untuk orbit equatorial.
Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi didampingi oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi Internasional lainnya Febrian A Ruddyard bertemu dengan Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union atau ITU Doreen Bogdan-Martin pada pekan lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi membahas beberapa hal strategis yang masuk dalam lingkup tugas ITU. Salah satunya rencana Indonesia untuk mengembangkan satelit LEO seperti Starlink.
Jika rencana pengembangan satelit LEO itu dijalankan, pemerintah Indonesia perlu melakukan pendaftaran penggunaan slot orbit satelit NGSO untuk orbit equatorial.
“Saya minta ke ITU agar Indonesia diberi kesempatan mendapatkan slot LEO. Kami minta slot Timur - Barat. Amerika mendapatkan kapling 300 ribu slot. Kami tidak mau kalah. Kami minta 13.400 slot orbit,” kata Budi saat rapat dengar pendapat alias RDP dengan Komisi I DPR di Jakarta, Senin (10/6).
Ia menjelaskan bahwa hukum internasional menyebutkan, hanya 100 kilometer atau km di atas Bumi yang menjadi kedaulatan suatu negara. “Di atas itu pasar bebas. Kami melobi ITU agar Indonesia diberikan kesempatan mengoperasikan satelit LEO,” ujar dia.
Dalam keterangan pers, Budi Arie menekankan bahwa rencana pengembangan satelit LEO itu dipertimbangkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga pengembang yang kompetitif di level global.
Oleh karena itu, Budi mendiskusikan kemungkinan kerja sama dengan ITU dalam merealisasikan rencana pengembangan satelit LEO seperti Starlink. Berdasarkan keterangan pers Kominfo, Sekjen ITU menyampaikan bahwa Indonesia dapat memproses pendaftaran lebih lanjut sesuai dengan prosedur.
Ia juga terbuka untuk membangun kerja sama. Beberapa bentuk kerja sama yang dimungkinkan yakni pengembangan kapasitas, pemanfaatan berbagai forum substantif, dan dukungan para ahli.