Peretas Bjorka diduga membocorkan data sejumlah pejabat. Kali ini, ia diduga membocorkan data Nomor Pokok Wajib Pajak alias NPWP yang dibarengi dengan Nomor Induk Kependudukan alias NIK Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep hingga sejumlah menteri. 

Identitas menteri yang diduga bocor antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

Kabar kebocoran data ini disampaikan Konsultan Keamanan Siber Teguh Aprianto lewat Twitter/X-nya. Ia mencuit enam juta data NPWP ini dijual dengan harga Rp 150 juta.

Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak alias DJP Kementerian Keuangan masih belum mengetahui apakah data tersebut valid atau tidak. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti, pihaknya masih mengecek hal tersebut.

 “Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” kata Dwi lewat pesan singkat pada Katadata.co.id, Rabu (18/9).

 Respon sama juga diberikan oleh Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya. Ia sedang mengecek apakah data ini valid atau tidak. Namun, ia mengimbau masyarakat hati-hati dengan aksi penipuan yang memanfaatkan kebocoran data ini.

 “Penipu akan memiliki data NPWP dari wajib pajak yang nantinya akan sangat berpotensi dijadikan sebagai sarana untuk memalsukan diri sebagai petugas kantor pajak dan melakukan pemerasan,” katanya pada Katadata.co.id Rabu (18/9).

Bahkan, NPWP milik Presiden Jokowi, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, serta Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani turut bocor dalam 10.000 sampel yang diberi pelaku.

 

 

Berikut daftar data yang dibocorkan Bjorka kali ini:

  1. NIK
  2. NPWP
  3. Nama
  4. Alamat: kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi
  5. Kode Klasifikasi Lapangan Usaha alias KLU
  6. Nama KLU
  7. Nama KPP
  8. Nama Kanwil,
  9. Telepon
  10. Fax
  11. E-mail
  12. Tempat tanggal lahir
  13. Tanggal daftar
  14. Status Pengusaha Kena Pajak atau PKP
  15. Tanggal pengukuhan PKP
  16. Jenis Wajib Pajak
  17. Badan hukum
Reporter: Amelia Yesidora