Pernah Dibobol Ransomware, Pusat Data Nasional Sementara Kekurangan Anggaran

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (tengah) bersama Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria (kiri) dan Angga Raka Prabowo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).
Penulis: Amelia Yesidora
23/9/2024, 16.56 WIB

Pusat Data Nasional Sementara kekurangan anggaran untuk operasional. Salah satunya sempat mengalami insiden kebocoran data pada Juni, oleh grup hacker Brain Cipher Ransomware.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika atau Wamenkominfo Nezar Patria menyebutkan, kebutuhan anggaran total operasional Pusat Data Nasional Sementara tahun ini Rp 542 miliar. Anggaran yang tersedia saat ini Rp 257 miliar.

“Operasional Pusat Data Nasional Sementara selama Oktober – Desember belum memiliki anggaran,” kata Nezar dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin (23/9).

Kebutuhan anggaran untuk Pusat Data Nasional Sementara tahun depan Rp 486 miliar. Akan tetapi, anggaran yang tersedia baru 5,6% atau Rp 27 miliar.

Menurut dia, Pusat Data Nasional Sementara itu semestinya menjadi prioritas dalam hal anggaran. Jika tidak, maka penganggaran infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE dikembalikan kepada kementerian/lembaga/pemerinta daerah, sehingga bisa menimbulkan inefisiensi anggaran hingga triliunan rupiah.

“Dalam hemat kami, ini bisa mengganggu implementasi program SPBE dan Satu Data Indonesia,” kata Nezar.

Kominfo dan Telkom saat ini mengelola tiga Pusat Data Nasional Sementara dan cadangan, di antaranya:

  1. Pusat Data Nasional Sementara 1 di Serpong, Tangerang Selatan
  2. Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya
  3. Pusat Data Cadangan di Batam

Pusat Data Nasional Sementara tersebut menyediakan layanan sebagai berikut:

  1. Penyediaan layanan Government Cloud Computing, ekosistem PDN yang disediakan oleh Kominfo
  2. Integrasi dan konsolidasi pusat data Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) ke Pusat Data Nasional
  3. Penyediaan platform proprietary dan Open Source Software guna mendukung penyelenggaraan aplikasi umum atau khusus SPBE
  4. Penyediaan teknologi yang mendukung bigdata dan artificial intelligence bagi IPPD

Pusat Data Nasional Sementara memiliki kapasitas RAM 1.400 Gigabit dan storage 1,3 petabit atau 1,3 juta Gigabit, serta CPU atau prosesor 860 cores.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi sebelumnya menyampaikan, Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya memiliki fasilitas backup data berkapasitas 5.709 virtual machine. Sebanyak 28,5% atau 1.630 VM sudah terpakai.

Infrastruktur tersebut sempat mengalami kebocoran data dan serangan siber selama Juni - Juli. Pemerintah baru bisa mendapatkan akses ke Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya setelah mendapatkan kunci gratis dari hacker Brain Cipher Ransomware pada 3 Juli.

Sementara itu, Pemerintah berencana membangun empat Pusat Data Nasional, namun pembangunan di Labuan Bajo dibatalkan. Berikut tiga lokasi Pusat Data Nasional yang akan dibangun:

  1. Greenland International Industrial Center atau GIIC, Cikarang, Jawa Barat
  2. Batam
  3. Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur
Reporter: Amelia Yesidora