Digugat karena Kerahkan Militer, Trump Kaji Awasi Medsos Warga 24 Jam

Presiden Amerika Serikat Donald Trump digugat pejabat Illinois karena menempatkan pasukan militer Garda Nasional dalam operasi penegakan imigrasi di Chicago. Meski begitu, Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) tetap berencana mengawasi media sosial masyarakat selama 24 jam.

Program pengawasan itu akan beroperasi dari dua pusat penargetan ICE, yakni Pusat Analisis dan Penargetan Kriminal Nasional di Williston, Vermont, serta Pusat Respons Penegakan Hukum Pasifik di Santa Ana, California.

Pusat di Vermont akan mempekerjakan 12 kontraktor, sementara California akan mempekerjakan 16 staf.

Mereka bekerja secara bergiliran untuk mengawasi media sosial termasuk Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, dan Reddit masyarakat yang menjadi target selama 24 jam dalam seminggu atau 24/7, menurut dokumen kontrak federal yang dilihat oleh Wired.

Kontraktor itu akan berfokus memantau individu dalam daftar ‘Paling Dicari ICE’. Peninjauan dilakukan selama 30 menit.

Sementara individu yang masuk dalam daftar ‘prioritas tinggi’, membutuhkan peninjauan selama satu jam.

“ICE mengharapkan kontraktor memenuhi tenggat waktu itu setidaknya dalam 75% kasus,” demikian isi dokumen yang ditinjau Wired, dikutip dari Times of India, Selasa (7/10).

Program pengawasan media sosial itu akan menggabungkan AI an menyediakan basis data komersial seperti LexisNexis Accurint dan Thomson Reuters CLEAR bagi para analis, yang mengkompilasi catatan properti, tagihan telepon, dan registrasi kendaraan ke dalam profil yang dapat dicari.

ICE mengalokasikan lebih dari US$ 1 juta per tahun untuk langganan perangkat lunak pengawasan. ICE juga melakukan kesepakatan senilai US$ 2 juta dengan perusahaan spyware Israel, Paragon, dan perjanjian dengan perusahaan pengenalan wajah Clearview AI.

Basis data utama lembaga tersebut, yang dibangun oleh Palantir Technologies, telah menggunakan analisis algoritmik untuk menghasilkan petunjuk penegakan hukum.

ICE mengatakan pendekatan sebelumnya, yang tidak menggabungkan sumber web terbuka dan informasi media sosial, tidak maksimal dalam penegakan hukum.

Kebijakan itu memicu kekhawatiran tentang perlindungan privasi.

Trump Kerahkan Pasukan Militer untuk Penegakan Imigrasi

Trump menerbitkan perintah eksekutif ‘Protecting the American People Against Invasion’ pada 20 Januari, yang menyatakan bahwa prioritas pemerintah yakni melaksanakan hukum imigrasi secara penuh dan melakukan tindakan terhadap ‘alien inadmissible’ atau orang yang tidak memenuhi syarat untuk masuk AS dan ‘alien removable’ atau yang harus dideportasi.

Pada Juni, Trump mengeluarkan memo yang meminta Garda Nasional dan personel federal lainnya menyediakan perlindungan terhadap petugas ICE di bawah Department of Homeland Security atau DHS, selama operasi penegakan.

DHS mencatat ada lebih dari 800 orang tidak berdokumen yang ditangkap di Illinois, sebagai bagian dari penegakan imigrasi, yang disebut ‘Midway Blitz’.

Warga Chicago resah dengan operasi penegakan imigrasi yang dilakukan oleh ICE mulai bulan lalu, dikutip dari AP News, Senin (6/10) waktu AS. Para agen menyasar wilayah-wilayah yang mayoritas dihuni imigran dan sebagian besar penduduk Latin.

Masyarakat kemudian berdemo terkait kebijakan itu. Namun pasukan militer disebut menggunakan ‘kekuatan tanpa pandang bulu’ dan ‘kekerasan’, termasuk gas air mata, peluru karet, peluru merica, dan granat kejut, yang melanggar hak-hak Amandemen Pertama.

Akan tetapi, Pemerintahan Trump menggambarkan Illinois dan Chicago sebagai kota yang dilanda perang dan tanpa hukum, di tengah operasi penegakan imigrasi.

Pengerahan 300 pasukan Garda Nasional federal di California bahkan diperpanjang hingga Januari 2026, menurut dokumen pengadilan yang diajukan dalam gugatan terhadap mobilisasi pasukan di Portland, Oregon, dikutip dari The New York Times, Senin (6/10) waktu AS.

Namun, para pejabat di Illinois dan Oregon mengatakan intervensi militer tidak diperlukan dalam operasi penegakan imigrasi. Mereka menilai keterlibatan federal justru memperburuk situasi.

Oleh karena itu, Pemerintah Illinois menggugat Trump. Mereka menuduh kebijakan itu melanggar hukum dan berbahaya. Gubernur Illinois JB Pritzker mengatakan sidang pengadilan dijadwalkan pada Kamis (9/10).

“Donald Trump menggunakan anggota militer sebagai alat politik dan pion dalam upaya ilegal untuk memiliterisasi kota-kota di AS,” kata Pritzker dari Partai Demokrat.

Pritzker mengatakan sekitar 300 pasukan penjaga negara akan difederalisasi dan dikerahkan ke Chicago, bersama dengan 400 lainnya dari Texas. Menurut dia, hal ini merupakan invasi Trump.