Komdigi Lantik Jajaran Pejabat Baru, Ada yang Menjabat Direktur AI

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai bagian dari penguatan organisasi untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jajaran baru ini diminta memperkuat pemanfaatan teknologi, termasuk akal imitasi (AI), dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

Pejabat yang dilantik yakni Gunawan Hutagalung sebagai Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital, Ayu Nindya sebagai Direktur Tata Kelola Ekosistem Digital, Rina M. sebagai Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia, Umri sebagai Direktur Pos dan Penyiaran, serta Said Mirza Pahlevi sebagai Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi Ismail, AI harus ditempatkan sebagai instrumen yang membantu pemerintah menyelesaikan persoalan masyarakat, mempercepat proses kerja, serta meningkatkan akurasi pelayanan. “Kami tidak membangun AI hanya untuk mengikuti tren. Kita harus memastikan teknologi ini memberikan manfaat nyata, baik untuk pelayanan publik, industri, maupun masyarakat luas," ujar Ismail dalam keterangan pers, Rabu (29/7).

Melalui pengisian jabatan strategis itu, Komdigi juga menargetkan layanan pemerintah yang semakin mudah diakses, cepat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ismail menegaskan bahwa para pejabat yang baru dilantik memiliki peran penting dalam memastikan setiap program dan layanan Komdigi menghadirkan dampak langsung bagi masyarakat. "Pejabat yang baru dilantik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelayanan di Komdigi semakin baik. Ukurannya bukan hanya program berjalan, tetapi bagaimana masyarakat merasakan layanan yang lebih mudah, proses yang lebih cepat, dan manfaat yang lebih nyata," ujar Ismail.

Menurut Ismail, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan pembangunan teknologi, tetapi juga bagaimana pemerintah menghadirkan pengalaman layanan yang lebih sederhana dan memberikan kepastian kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

Ia mengatakan sektor telekomunikasi, penyiaran, pos, hingga ekosistem digital membutuhkan tata kelola yang responsif agar setiap proses pelayanan dapat berjalan secara efektif. "Kami ingin masyarakat dan pelaku usaha mendapatkan kepastian. Mereka harus mengetahui proses pengajuan sudah sampai di mana, apa kendalanya, dan bagaimana penyelesaiannya. Teknologi harus membantu menghadirkan pelayanan yang cepat dan transparan," katanya.

Selain pelayanan publik, Ismail menekankan pentingnya pembangunan ekosistem digital yang melibatkan pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan masyarakat. Indonesia harus mampu menjadi negara yang memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan berbagai tantangan, bukan hanya menjadi pengguna teknologi.

"Peran kami yakni menjadi orkestrator yang menyatukan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi, Indonesia dapat membangun ekosistem digital yang kuat dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat," katanya.

Ismail berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menghadirkan inovasi dan terobosan baru sehingga pelayanan Kementerian Komunikasi dan Digital semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. "Jabatan ini adalah amanah untuk memberikan pelayanan terbaik. Kita ingin setiap kebijakan dan program Komdigi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," Ismail menambahkan.