Elon Musk Kembali ke Pemerintahan AS, Pimpin Proyek Perang Masa Depan

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menunjuk CEO SpaceX Elon Musk untuk memimpin bersama Proyek Meridian, inisiatif pemerintah untuk mempelajari masa depan peperangan di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Penunjukan itu menandai kembalinya Elon Musk ke lingkungan pemerintahan AS, setelah meninggalkan Departemen Efisiensi Pemerintah atau Department of Government Efficiency (Doge) tahun lalu.

Dikutip dari The Guardian, Elon Musk akan memimpin Proyek Meridian bersama CEO perusahaan teknologi pertahanan Anduril, Palmer Luckey, serta mantan Ketua DPR AS dari Partai Republik, Newt Gingrich.

Proyek Meridian bertujuan mengidentifikasi kemampuan teknologi yang dibutuhkan militer AS untuk mempertahankan dominasi di medan perang generasi berikutnya. Berdasarkan siaran pers Departemen Pertahanan AS, proyek ini akan berlangsung selama 120 hari dan berakhir dengan penerbitan laporan publik yang tidak dirahasiakan mengenai rekomendasi yang dihasilkan.

Dalam pengumuman yang disampaikan pada Rabu (30/9), Hegseth mengatakan tim tersebut akan mempelajari medan perang masa depan, termasuk senjata dan teknologi yang berpotensi digunakan oleh para prajurit.

Dikutip dari TechCrunch, Hegseth menyebut tim tersebut juga akan mengusulkan solusi yang dapat ditindaklanjuti untuk memulai pengembangan, pengujian, hingga penerapan teknologi canggih guna mempertahankan dominasi militer Amerika Serikat.

AI hingga Robotika untuk Perang Masa Depan

Hegseth mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah cara negara mempersiapkan diri menghadapi konflik militer. Teknologi kecerdasan buatan (AI), sistem otonom, energi terarah, robotika, dan bioteknologi menjadi sejumlah bidang yang akan memengaruhi karakter peperangan di masa depan.

“Kita menyaksikan kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan, otonomi, energi terarah, robotika, bioteknologi, dan bidang teknologi tinggi penting lainnya. Jika digabungkan, domain baru ini, cara berperang yang baru, dan perkembangan teknologi akan secara mendalam mengubah karakter peperangan,” kata Hegseth dalam memo yang dikutip The Guardian.

Ia menambahkan, AS perlu mengantisipasi perubahan lingkungan operasional dan mengembangkan perangkat yang dibutuhkan untuk mempertahankan dominasi global.

Proyek Meridian juga akan mempelajari kemungkinan peperangan berlangsung di medan yang belum banyak dieksplorasi, termasuk wilayah bawah tanah dan bulan.

Dikutip dari TechCrunch, tim proyek akan bekerja di bawah arahan Emil Michael, kepala teknologi atau Chief Technology Officer (CTO) Departemen Pertahanan AS. Tim ini akan melibatkan orang-orang dari berbagai bidang, termasuk akademisi dan pembuat kebijakan.

Namun, jumlah anggota tim serta organisasi mitra yang akan menjalankan studi tersebut belum diumumkan secara terperinci.

TechCrunch menyebut Departemen Pertahanan AS tidak memberikan informasi tambahan ketika dimintai komentar mengenai proyek tersebut, selain merujuk pada siaran pers dan pernyataan Hegseth.

Selain Proyek Meridian, Hegseth mengumumkan pembentukan Komando Perang Otonom atau Autonomous Warfare Command. Komando ini ditujukan untuk mempercepat pengembangan dan penyebaran sistem otonom serta drone.

Elon Musk Kembali Terlibat dalam Pemerintahan Trump

Penunjukan Musk menjadi tanda kembalinya pendiri SpaceX tersebut ke lingkungan pemerintahan Presiden Donald Trump setelah masa jabatannya sebagai pemimpin Doge berakhir tahun lalu.

Dikutip dari The Guardian, selama memimpin Doge, Elon Musk terlibat dalam pemangkasan anggaran sejumlah lembaga federal. Namun, masa jabatannya berlangsung penuh gejolak dan menuai kritik publik, sementara tujuan penghematan biaya yang dicanangkan tidak sepenuhnya tercapai.

Elon Musk juga sempat berselisih secara terbuka dengan Trump tahun lalu. Meski demikian, hubungan keduanya dilaporkan kembali membaik sebelum pengumuman Proyek Meridian.

TechCrunch menyebut keterlibatan Elon Musk dalam proyek tersebut tidak sepenuhnya mengejutkan. Sebab, ia dilaporkan kembali menjalin hubungan dekat dengan pemerintahan Trump dan baru-baru ini makan siang bersama presiden serta sejumlah pemimpin perusahaan AI untuk membahas masa depan teknologi tersebut.

Keterlibatan Musk juga berkaitan dengan peran SpaceX dalam mendukung kebutuhan pemerintah AS. Perusahaan tersebut meluncurkan satelit untuk pemerintah dan mengoperasikan jaringan satelit yang mendukung misi pertahanan serta keamanan nasional.

Akan tetapi, keterlibatan Elon Musk dan Luckey dalam Proyek Meridian menimbulkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan, mengingat kedua pengusaha itu memiliki bisnis yang berkaitan langsung dengan teknologi pertahanan.

Menurut The Guardian, SpaceX dan Anduril sama-sama memiliki kontrak ekstensif dengan Departemen Pertahanan AS. Produk dan layanan kedua perusahaan ini berhubungan dengan kebutuhan militer, termasuk infrastruktur satelit, sistem otonom, dan teknologi peperangan.

Sementara itu, TechCrunch melaporkan bahwa Anduril mengembangkan sistem militer otonom dan drone. Perusahaan tersebut juga baru-baru ini mendapatkan kontrak pemerintah untuk memproduksi rudal jarak jauh dan pesawat tempur semiotonom, serta memasok perangkat keras dan integrasi untuk sistem intelijen bergerak Angkatan Darat AS.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana rekomendasi Proyek Meridian dapat memengaruhi arah pengadaan teknologi militer AS, termasuk teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh para anggota proyek.

TechCrunch menilai penunjukan Elon Musk dan Luckey dapat dipandang kritis karena keduanya berpotensi mengarahkan rekomendasi pada solusi teknologi yang juga ditawarkan oleh perusahaan masing-masing.

Pemerintahan Trump telah menjadikan pengembangan dan pembelian teknologi militer canggih sebagai salah satu prioritas. Pemerintah AS juga mengandalkan perusahaan teknologi Silicon Valley untuk mendukung agenda tersebut.

Adapun Gingrich memiliki pengalaman sebelumnya di bidang kebijakan pertahanan. Ia diangkat menjadi anggota Dewan Kebijakan Pertahanan pada Desember 2020, pada masa pemerintahan Trump pertama, tetapi diberhentikan kurang dari tiga bulan kemudian setelah Joe Biden menjadi presiden.

The Guardian juga mencatat bahwa sejak 1990-an, Gingrich telah memperingatkan mengenai ancaman serangan pulsa elektromagnetik yang berpotensi melumpuhkan jaringan listrik AS.

Dengan tenggat waktu 120 hari, Proyek Meridian akan menghasilkan rekomendasi mengenai teknologi dan kemampuan yang dinilai dibutuhkan untuk menghadapi perubahan medan perang. Hasil studi tersebut berpotensi menjadi salah satu masukan bagi arah pengembangan teknologi serta strategi pertahanan Amerika Serikat pada masa mendatang.