Sri Mulyani Waspadai Transisi Energi Kerek Biaya Hidup Makin Mahal
Transisi energi berisiko menimbulkan efek negatif bagi ekonomi dalam jangka pendek berupa kenaikan harga-harga. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah berkomitmen mendorong transisi energi untuk meminimalisir dampak perubahan iklim.
Sri Mulyani menyebut upaya mendorong transisi menuju ekonomi hijau tidak mudah karena akan berimplikasi besar terhadap sumber daya. Ia menyebut banyak tantangan dalam mendorong transisi ini terutama untuk sektor energi.
"Hal ini karena transisi ini sendiri dapat menimbulkan dislokasi dan juga terkadang dapat menimbulkan peningkatan biaya hidup bagi masyarakat, terutama pada tahap transisi yang sangat awal," ujar Sri Mulyani dalam acara HSBC Summit 2022 Powering the Transition to Net Zero, Rabu (14/9).
Risiko kenaikan biaya hidup ini menjadi lebih menantang karena perekonomian dunia saat ini juga menghadapi tantangan inflasi tinggi. Harga konsumen melonjak di banyak negara, di Indonesia inflasi telah melampaui batas atas target bank sentral 4%.
Potensi kenaikan biaya hidup yang dipicu transisi energi ini juga muncul di tengah proses pemulihan ekonomi yang masih sangat rapuh dan belum pulih dari pandemi. "Ini yang akan menciptakan pilihan politik yang tidak mudah untuk dipilih oleh negara manapun," ujar Sri Mulyani.
Dilema ini juga melanda pemerintah Indonesia. Ia menyebut pemerintah mungkin memerlukan lebih banyak diskusi untuk menentukan desain kebijakan apa yang akan dipilih.
Namun, pemerintah juga tetap pada komitmen mendorong target net zero melalui proses transisi energi. Pemerintah merilis Mekanisme Transisi Energi (ETM) bersamaan dengan pertemuan G20 tahun ini.
Tantangannya bukan hanya risiko bagi ekonomi tetapi juga implikasinya terhadap sumber pembiayaan. Sri Mulyani mengalokasikan rata-rata Rp 89,6 triliun per tahun untuk anggaran perubahan iklim, atau sekitar 3,6% dari total pengeluaran pemerintah.
Indonesia diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 3.461 triliun untuk mitigasi dan adaptasi iklim, atau butuh anggaran Rp 266 triliun per tahun. Dengan demikian, alokasi APBN tiap tahun masih jauh dari total anggaran yang dibutuhkan.
"Agar kita mencapai implementasi ambisius jangka panjang untuk rendah karbon dan ketahan iklim, kita pasti membutuhkan dukungan semua. sangat bergantung pada dukungan semua pemangku kepentingan dan tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya pemerintah sendiri," kata Sri Mulyani.
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi melalui Perjanjian Paris. Dalam komitmennya, emisi karbon ditargetkan berkurang 29% dengan upaya sendiri pada 2030, dan mengurangi sebesar 41% dengan dukungan internasional.
Singapura adalah negara paling terdepan di Asia Tenggara yang melakukan transisi energi dari sumber fosil ke yang dapat terbarukan. Dalam laporan Forum Ekonomi Dunia (WEF), Singapura memiliki indeks transisi energi hingga 67 poin, sehingga menempatkannya di posisi pertama Asia Tenggara atau 21 dari 115 negara dunia.
Adapun berada di urutan enam di Asia Tenggara atau 71 global dengan 56 poin. Berikut grafik Databoks: