Aktivis: Target Pemerintah Kurangi Sampah Laut 70% Terlalu Ambisius
Sejumlah pemerhati lingkungan menilai target pemerintah untuk mengurangi sampah laut hingga 70% pada 2025 terlalu ambisius. Mereka menilai sampah di lepas pantai Indonesia akan terus meningkat mengingat minimnya upaya pemerintah untuk membatasi produksi plastik di sektor industri.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati Romica mengatakan ekosistem pengolahan sampah domestik masih minim. Hal itu tercermin dari kondisi 13 anak sungai di wilayah DKI Jakarta yang masih terus mengalirkan sampah ke teluk Jakarta.
Susan berpendapat, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pemerintah daerah juga kurang optimal dalam upaya memberikan fasilitas pengolahan sampah di lingkup regional. Menurut Susan, fasilitas pengolahan sampah lebih banyak dimiliki oleh pihak swasta sebagai pelaku industri besar.
“Bicara pengurangan sampah bukan hanya masyarakat yang diminta untuk bergerak, tapi pemerintah juga harus menyediakan fasilitas sampai tingkat pemerintah paling bawah,” kata Susan saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Rabu (21/6).
Menurut Susan, pemerintah melalui kerja sama lintas kementerian seharusnya bisa menekan produksi sampah dari kawasan industri yang mayoritas terletak di tepi pantai. Salah satunya kawasan industri di Semarang, Jawa Tengah.
“Minimnya pengolahan sampah ini menjadi tantangan buat pemerintah di tengah mimpi ambisius mereka untuk menekan pembuangan sampah ke laut hingga 70%,” ujar Susan.
Melansir data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK, Indonesia menghasilkan 19,45 juta ton timbulan sampah sepanjang 2022. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 39,63% di antaranya berasal dari timbulan sampah rumah tangga.
Sumber timbulan sampah nasional terbesar berikutnya ialah perniagaan, yakni 21,07%. Kemudian 16,08% timbulan sampah berasal dari pasar. Ada pula 7,14% timbulan sampah yang berasal dari kawasan komersial/industri/kawasan lainnya, 6,82% dari fasilitas publik, 5,96% dari perkantoran, dan 3,3% berasal dari sumber-sumber lainnya.
Berdasarkan jenisnya, mayoritas timbulan sampah nasional berupa sampah sisa makanan dengan proporsi 41,55%. Diikuti sampah plastik dengan proporsi 18,55%. Jawa Tengah menjadi penghasil sampah terbesar pada 2022 mencapai 4,25 juta ton atau 21,85% dari total timbulan sampah nasional.
Susan menyebut, persoalan sampah laut harus dikerjakan lewat kombinasi KLHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perindustrian di sisi hulu produksi sampah plastik. Pemerintah juga harus memiliki cetak biru mengenai alur pengolahan sampah agar praktik pengurangan sampah tidak menjadi program periodik tiap kementerian.
Koordinator Jejaring Sosial Greenpeace, Afif Tri Saputra, mengatakan upaya penekanan sampah ke laut harus mendorong keterlibatan industri swasta. Pemerintah diminta tegas untuk membuat regulasi ketat soal pengurangan produksi sampah sulit terurai seperti plastik.
Afif juga meminta pemerintah untuk mendorong pelaku industri untuk menerbitkan laporan produksi sampah secara periodik. Alasannya, data mengenai keluaran sampah pada tiap-tiap industri masih sulit ditemukan secara bebas.
“Seberapa besar sih produsen punya rencana dan peta jalan pengurangan sampah plastik? Ini dulu yang harus dibuka agar publik bisa mengevaluasi bersama,” kata Afif usai Media Briefing Indonesia Net Zero Summit 2023 di Bakoel Coffee Jakarta pada Rabu (21/6).
Afif mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk lebih awas mengenai isu pencemaran sampah laut. Dia menilai, penyelesaian masalah sampah laut tidak bisa dijalankan melalui proyek yang terbatas pada kegiatan tertentu.
“Percuma kalau kita cuma bersih-bersih pantai di mana-mana, tapi sumber sampahnya masih jalan ya mau sampai kapan. Pencemaran dari sumbernya itu harus ditekan lebih dulu,” ujar Afif.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengklaim sampah yang mengalir ke laut berhasil diturunkan hingga 38% sepanjang 2022.
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan 16 kementerian/lembaga berkolaborasi untuk menurunkan jumlah sampah di laut. Sampah-sampah ini sebagian besar berasal dari individu dan produsen.
"Sekitar 80% sampah laut Indonesia berasal dari daratan di mana 30% di antaranya merupakan sampah plastik,” katanya, dilansir dari Antara, Selasa (13/6).
Vivien mengatakan pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan sampah laut sampai 70% pada tahun 2025. Pemerintah pun telah menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Menurutnya, saat ini ada 16 produsen sudah melakukan implementasi dalam pengurangan sampah.