Pemerintah Kebut Rehabilitasi Mangrove RI, Habiskan Rp 6,5 Triliun

ANTARA FOTO/Andika Wahyu/nym
Foto aerial kawasan mangrove Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai, Bali, Jumat (23/6/2023). Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan mangrove di Provinsi Bali mencapai 2.143,97 hektare dengan 19 hektare di antaranya termasuk kategori kerapatan jarang serta masih terdapat habitat mangrove yang berpotensi dapat ditanami seluas 263 hektare.
Penulis: Rena Laila Wuri
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
4/1/2024, 15.17 WIB

 Pemerintah Indonesia mempercepat rehabilitasi mangrove melalui program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) untuk karbon biru. Pelaksanaan program M4CR dilaksanakan sejak awal 2023 hingga 2027 dengan dana hibah US$ 419 juta atau Rp 6,5 triliun (kurs Rp 15.505).

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Nani Hendiarti, Indonesia telah menanam lebih dari 265 juta mangrove sejak 2020.

“Artinya hampir 90 ribu hektar dan sisanya akan dilaksanakan dalam dua tahun ke depan. Ini didukung juga oleh mitra strategis kita Internasional antara lain world bank,” kata Nani dalam Konferensi Pers Evaluasi Kinerja 2023 Menuju Indonesia Emas 2045, dikutip pada Kamis (4/1).

Pada tahap awal, proyek ini akan dilaksanakan di empat provinsi antara lain:

  1.  Riau dengan luas mangrove sebesar 5866 hektar.
  2. Sumatra Selatan luas mangrove sebesar 7904 hektar.
  3. Kalimantan Utara luas mangrove sebesar 25.543 hektar.
  4. Kalimantan Timur luas mangrove sebesar 35.687 hektar.

Menurut Nani, program M4CR diharapkan dapat melindungi dan memulihkan ekosistem mangrove yang terdegradasi, meningkatkan manfaat jasa ekosistem, penyimpanan karbon, dan habitat spesies, serta mengurangi risiko bencana bagi masyarakat pesisir.

Program ini akan berkontribusi pada target Pemerintah Indonesia untuk mengubah sektor tata guna lahan sebagai serapan karbon bersih (carbon net sink) pada tahun 2030.

Seperti diketahui, Program Rehabilitasi Mangrove Nasional, merupakan prioritas Presiden Indonesia dan bertujuan untuk merehabilitasi 600 ribu hektare mangrove yang terdegradasi hingga tahun 2024.

“Dimana 200 ribu hektar akan direstorasi (penanaman) dan 400 ribu hektar akan dikonservasi dan ini terus bergerak sampai akhir 2023 kemarin,” tuturnya.

Adapun Program Mangroves for Coastal Resilience meliputi:

  1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan untuk meningkatkan pengelolaan dan pembiayaan ekosistem mangrove yang dilakukan KLHK dan Kemenko Marves;
  2. Rehabilitasi dan pengelolaan lanskap mangrove secara berkelanjutan oleh BRGM. Komponen ini bertujuan untuk mendukung konservasi mangrove seluas 700.000 ha dan rehabilitasi mangrove seluas 75.000 ha dan pengelolaan landskap mangroves, termasuk upaya konservasi mangroves di 4 (empat) landskap  di daerah sasaran;
  3. Meningkatkan peluang mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar mangrove;
  4. Manajemen Program Dana M4CR akan dikelola oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPDLH) yang bekerjasama dengan KLHK, BRGM, Kemenko Marves dan keterlibatan aktif pemerintah daerah. 

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional yang resmi dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, total luas ekosistem mangrove Indonesia mencapai 3.364.076 Ha atau 20,37% dari total luas dunia. 

Reporter: Rena Laila Wuri