OJK Klaim Bursa Karbon Indonesia Jadi Rujukan di ASEAN, Ini Alasannya

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom.
Presiden Joko Widodo berpidato saat peresmian bursa karbon Indonesia di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (26/9/2023). Pemerintah secara resmi meluncurkan bursa karbon atau jual beli kredit karbon (carbon credit) yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui indeks IDXCarbon sebagai bentuk kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim.
Penulis: Rena Laila Wuri
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
5/3/2024, 09.38 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim bursa karbon Indonesia merupakan yang terbaik di Asia Tenggara. Direktur Pengawasan Bursa Karbon OJK, Aldy Erfanda, mengatakan bursa karbon Indonesia merupakan yang terbesar di tingkat ASEAN dengan volume transaksi yang besar.

“Pemerintah pusat dan kementerian terkait sepakat bahwa launching bursa karbon harus disegerakan, sebab isu perubahan iklim sangat mengemuka dan mendesak dicarikan solusi efektifnya,” kata Aldy, dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (5/3).

Sebagai informasi, Indonesia telah memulai perdagangan kredit karbon perdananya pada 26 September 2023. Peluncuran bursa karbon Indonesia bertujuan untuk menciptakan pasar dalam mendanai pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjadi peserta utama dalam perdagangan karbon global.

Berdasarkan penetapan OJK, penyelenggara perdagangan ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon telah diberikan kepada BEI oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023 lalu.

Aldy mengatakan, perdagangan karbon melalui bursa karbon menjadi proyek strategis nasional. Konsep perdagangan karbon Indonesia juga yang paling kompleks di dunia.

Sebab, Indonesia memilih proses Cap-Trade-Tax. Dengan skema ini, ditetapkan cap atau allowance kemudian dilakukan perdagangan karbon dan penerapan pajak karbon.

Menurutnya, skema bursa karbon di negara lain lebih sederhana. Di beberapa negara tetangga tidak ada penetapan batas atas dan fasilitas perdagangannya. Ada juga negara lain yang menerapkan batas perdagangannya, tetapi tidak dengan pajaknya.

“Nah, itu yang perlu kita banggakan dengan sistem yang kita pilih, meski sangat kompleks,” ucapnya.

Aldy juga mengklaim Indonesia menjadi negara yang sangat dipandang secara internasional dalam perdagangan melalui bursa karbon. Terlebih, kata dia, Indonesia sangat spesifik untuk mencapai target nationally determined contribution (NDC).

Per Januari 2024, hanya ada 48 partisipan perdagangan karbon. Volume karbon yang diperdagangkan sebanyak 7.656 ton secara karbondioksida (tCO2e) senilai Rp 453 juta.

Adapun per 16 Februari 2024, OJK mencatat akumulai nilai transaksi di bursa karbon mencapai Rp 31,36 miliar sejak diluncurkan pada 26 September 2023. Tercatat 48 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 501.910 tCO2e.

Reporter: Rena Laila Wuri