Revisi PP soal HGU Lahan Diteken Akhir Mei, Dukung Perdagangan Karbon

ANTARA FOTO/Basri Marzuki/tom.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) didampingi Gubernur Sulteng Rusdy Mastura (kanan) berjalan menuju salah satu rumah di Huntap Petobo, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (28/4/2024). Menteri ATR/BPN mengunjungi huntap yang dihuni 655 kepala keluarga penyintas bencana likuefaksi itu untuk memastikan tanah konsolidasi tempat berdirinya huntap tersebut dan telah diterbitkan sertifikatnya.
Penulis: Tia Dwitiani Komalasari
2/5/2024, 16.19 WIB

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 terkait penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk keperluan perdagangan karbon saat ini dalam tahap konsultasi publik.

“Saat ini progres revisi PP tersebut sedang dalam Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) dan sedang dalam tahap Konsultasi Publik,” kata AHY saat memberikan sambutan dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat Provinsi Jawa Timur di Banyuwangi, dikutip dari Antara, Kamis (2/5).

AHY mengatakan, terdapat 10 poin perubahan di dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah untuk memfasilitasi pemberian Hak Atas Tanah (HAT). Revisi tersebut salah satunya untuk mengakomodir pengaturan terkait penerbitan hak bagi lahan dengan peruntukan jasa lingkungan.

“Diharapkan pada akhir Mei 2024, sudah dapat dilakukan penetapan oleh Bapak Presiden dan diundangkan,” ujar Menteri ATR.

Revisi peraturan tersebut menurut Menteri ATR, penting untuk mendukung penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk keperluan perdagangan karbon (carbon trading).

Revisi PP tersebut juga diharapkan dapat mendorong pengembangan pasar carbon trading di Indonesia, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada upaya penanggulangan perubahan iklim sekaligus menghadirkan investasi yang penuh kepastian hukum.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menargetkan tiga hal yang harus diselesaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY setelah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Saya tadi sampaikan tiga hal ke Pak Menteri BPN. Yang pertama, yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif," kata Presiden Jokowi usai acara pelantikan pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).

Adapun Pemerintah meluncurkan penerbitan sertifikat tanah elektronik atau Sertipikat-el pada Desember 2023 agar memudahkan masyarakat untuk mencetak dokumen sertifikat tanah miliknya.

Kemudian, Presiden Jokowi juga memberi target agar AHY untuk menyelesaikan penerbitan Hak Guna Usaha untuk mekanisme perdagangan karbon.

"Yang kedua untuk HGU 'carbon trading', yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk," kata Presiden.

Ketiga, Presiden Jokowi juga menargetkan 120 juta bidang tanah untuk terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Reporter: Antara