Kemenperin Susun Peta Jalan Sawit Berkelanjutan, Potensi Rp 750 T

ANTARA FOTO/Makna Zaezar/hp.
Foto udara kendaraan melintas di areal perkebunan sawit milik salah satu perusahaan di Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Senin (7/11/2022). Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat luas areal lahan perkebunan sawit di Indonesia pada tahun 2022 yaitu mancapai 16,38 juta hektare (ha) yang dimana sebanyak 5 persen atau sekitar 800 ribu ha milik BUMN, 53 persen atau sekitar 8,64 juta ha milik swasta dan 42 persen sekitar 6,94 juta milik rakyat.
Penulis: Tia Dwitiani Komalasari
24/6/2024, 09.01 WIB

Kementerian Perindustrian menyusun peta jalan (roadmap) sawit Indonesia emas 2045 yang akan fokus pada keberlanjutan. Sektor sawit berperan besar pada ekonomi Indonesia, di antaranya menyumbang devisa negara Rp 750 triliun per tahun, khususnya dari ekspor produk hilir yang bernilai tambah tinggi.

"Kata kuncinya adalah pengembangan sektor industri yang berkelanjutan atau sustainable dan mampu traceable sebagai prasyarat penerimaan produk hilir kelapa sawit di pasar global,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/6).

Ia mengatakan, pihaknya konsisten dalam mengembangkan industri kelapa sawit nasional. Itu karena sektor ini tercatat menjadi tumpuan pekerjaan bagi 4,2 juta orang dan menghidupi 20,8 juta jiwa masyarakat Indonesia.

"Nilai ekonomi sektor kelapa sawit hulu – hilir nasional sendiri mencapai lebih dari Rp 750 triliun per tahun, setara dengan 3,5 persen Produk Domestik Bruto/PDB nasional tahun 2023 yang mencapai Rp 20.892 triliun,” katanya.

Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo, Kemenperin telah menetapkan kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit sebagai prioritas nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional 2020-2024.

Menurut Putu, upaya pemajuan hilirisasi sawit terlihat dalam 10 tahun terakhir dengan cara memfasilitasi investasi baru atau perluasan pabrik pengolahan kelapa sawit melalui insentif fiskal maupun non-fiskal. Selain itu, hilirisasi sawit juga didorong dengan emberikan disinsentif berupa tarif pungutan ekspor bea keluar yang diperuntukkan untuk penumbuhan populasi industri hilir di dalam negeri.

Putu Juli menyampaikan dalam perjalanan penyusunan roadmap itu juga Kemenperin telah berhasil menormalisasi tata kelola produksi distribusi ekspor minyak goreng (RBD Palm Olein) pada masa outbreak pada akhir tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

"Kemenperin telah mengoperasikan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) sebagai platform pengendalian pasokan dan harga minyak goreng beserta bahan bakunya lingkup nasional dan memdukung proses pengambilan keputusan secara realtime, responsif, transparan, dan berbasis peran serta masyarakat secara massif," kata dia.

Permintaan (demand) kelapa sawit Indonesia berpeluang terus meningkat dalam dua dekade ke depan. Namun, pasokannya (supply) berpotensi kurang.

Proyeksi ini disampaikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam laporan Narasi Tunggal Kelapa Sawit yang diterima Databoks pada Maret 2024.