BMKG Sebut Kerugian Akibat Kemacetan Jakarta Tembus Rp 100 T per Tahun

ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/YU
Sejumlah kendaraan bermotor melintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyepakati perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 sebesar Rp85,1 triliun, yang difokuskan pada penanganan banjir, kemacetan, pengelolaan sampah, bantuan sosial, dan penanganan stunting.
15/10/2024, 15.29 WIB

Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwi Budi Sutrisno, mengatakan kepadatan lalu lintas di Jakarta berpotensi memberikan kerugian hingga Rp 100 triliun dalam kurun waktu satu tahun. Kerugian tersebut bersumber dari memuainya bahan bakar kendaraan akibat macet, dan dampak kepada kesehatan masyarakat akibat terlalu banyak menghirup polusi udara.

"Total kerugian akibat kemacetan di Jakarta Rp 100 triliun per tahun, dimana Rp 40 triliun habis untuk bahan bakar operasional kendaraan, Rp 60 triliun itu untuk kesehatan," ujar Dwi dalam agenda Climate and Air Quality Fair, di Jakarta, Selasa (15/10).

Untuk mengatasi hal tersebut, Dwi mengatakan, pemerintah daerah harus memiliki perencanaan yang matang sehingga bisa mengoptimalkan transportasi publik. Selain itu, ia berharap calon Gubernur Jakarta harus mempunyai ketegasan dalam mengontrol kualitas udara di wilayah pusat perekonomian Indonesia.

"Kita minta cagub punya pemikiran seperti ali sadikin harus tegas kalau memang untuk bagaimana mengontrol polusi harus adanya ketegasan," ujarnya.

Dia mengatakan, peran pemerintah pusat juga diperlukan untuk mengontrol angka polusi udara di beberapa kota besar di Indonesia. Pasalnya, sampai dengan saat ini mayoritas kendaraan di Indonesia mengkonsumsi bahan bakar minyak (BBM) dengan kadar sulfur di atas 500 ppm. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari kadar sulfur yang seharusnya digunakan untuk kendaraan yaitu dibawah 50 ppm.

Dwi menilai tingginya kadar sulfur yang terkandung di BBM bakar di Indonesia akan sangat berpengaruh terhadap hidup masyarakat terutama di kota besar seperti Jakarta. Untuk itu, ia berharap pemerintah dapat melaksanakan peningkatan kualitas BBM di Indonesia sesuai dengan standar internasional.

"Memang biayanya banyak untuk kilang menghasilkan BBM yang ramah lingkungan, tapi kalau dibandingkan dengan kerugian yang Rp 100 triliun dan kesehatan itu seimbang," ujar Dwi.




Reporter: Djati Waluyo