Polusi Udara Jadi Fokus Cagub-Cawagub Jakarta, Ini Catatan Walhi

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym.
Sejumlah warga mengenakan masker saat berada di Stasiun KA Manggarai, Jakarta, Kamis (24/8/2023).
Penulis: Djati Waluyo
28/10/2024, 15.12 WIB

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta menilai fokus penanganan polusi udara yang ditawarkan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Jakarta masih dalam tatanan teknis dan bias untuk dilaksanakan. Solusi yang ditawarkan para cagub dan cawagub ini mencakup smart traffic management, electronic road pricing (ERP), dan pengendalian emisi berbasis teknologi. 

Aktivis Walhi Jakarta Mughammad Aminullah mengatakan kualitas udara menjadi bagian isu penurunan kualitas lingkungan yang mendapat perhatian dari seluruh pasangan cagub-cawagub Jakarta. 

"Ketiga kandidat melihat transportasi sebagai sumber polusi udara yang utama. Meskipun sudah ada upaya dalam penanganan polusi udara khususnya di sektor transportasi tapi peningkatannya secara umum ini masih teknis dan justru bias kelas," ujar Aminullah dalam konfrensi pers virtual, Senin (28/10).

Aminullah menyebut, program yang ditawarkan ketiga pasangan cagub-cawagub Jakarta berfokus pada solusi teknis. Solusi tersebut cenderung bersifat teknokratis dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Selain itu, program seperti ERP justru cenderung bias kelas. 

Penerapan ERP dikhawatirkan akan memberatkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki pilihan lain dalam mobilitas. "Ini justru akan membebani kelompok-kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah yang mereka sebetulnya tidak memiliki pilihan dalam melaksanakan mobilitas atau dalam melaksanakan pergerakan yang mereka untuk bekerja," ujarnya.

Ia menyebut, ketidakcukupan sistem transportasi umum di Jakarta juga menjadi perhatian para cagub-cawagub. Di beberapa wilayah masih belum ada transportasi yang dapat digunakan masyarakat untuk menuju halte ataupun stasiun terdekat.

Untuk itu, sudah seharusnya calon pemimpin Jakarta mewajibkan industri atau perusahaan untuk menyediakan transportasi dari dan menuju tempat kerja guna menekan emisi yang dihasilkan dari kendaraan pribadi.

"Jadi lebih baik, misalnya program-program seperti ini itu misalnya mengharuskan perusahaan menyediakan suatu bus atau menyediakan transportasi massal untuk karyawan dari rumah sampai ke tempat kerja," ucapnya.

Solusi Tanam Pohon hingga Konversi Bahan Bakar

Pasangan cagub-cawagub nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono mengatakan penanganan masalah polusi harus dilakukan secara multidimensi. Ia menargetkan polusi udara di Jakarta akan turun dalam lima tahun dengan strategi tersebut. Solusi Ridwan Kamil untuk jangka pendek adalah memperbanyak pohon hingga tiga kali lipat. Selain itu, Ridwan akan memperbanyak izin hunian di pusat Jakarta untuk mengurangi mobilitas masyarakat. 

Ia juga mengusulkan untuk meminimalisasi sumber energi kotor, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Ia juga mendukung konversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. 

Pasangan cagub-cawagub nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana mengusung program internet gratis 100 Mbps untuk setiap rumah bisa mengurangi polusi udara dan kemacetan. "Kalau apapun bisa dilakukan dari rumah, ini bisa mengurangi kemacetan, polusi udara, dan lain-lain," ujar Kun Wardana. 

Adapun pasangan cagub-cawagub nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno mengusulkan agar pengguna kendaraan bermotor tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak (BBM) Pertalite untuk mengurangi polusi udara. "Kita pernah punya pengalaman waktu KTT ASEAN, polusi udara bisa ditekan hingga lebih rendah dari ambang batas," kata Pramono pada 29 September lalu. Ia juga mengusulkan agar PLTU Suralaya dikonversi dari batu bara menjadi berbahan bakar gas untuk mengurangi polusi udara.   

Reporter: Djati Waluyo