Prabowo Panggil Menko AHY dan Menteri PU Bahas Tata Kelola Sampah
Presiden Prabowo memanggil Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk membahas tata kelola sampah. AHY mengatakan telah menyiapkan beberapa solusi yang bakal dilaporkan kepada Presiden.
“Darurat sampah ini harus segera kita carikan solusinya. Nah, solusi ini yang tentunya kami membutuhkan arahan-arahan, direktif dari Bapak Presiden,” kata Menko AHY menjawab pertanyaan wartawan sebelum bertemu Prabowo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3).
AHY melanjutkan dirinya juga telah beberapa kali menggelar rapat koordinasi mengenai pengelolaan sampah.
“Kementerian PU juga memiliki peran yang sangat signifikan, karena kita tahu bahwa pengelolaan sampah ini tentu harus dipersiapkan teknologinya, kemudian instalasinya agar bisa direduksi secara signifikan baik dari sumbernya, rumah tangga, industri, fasilitas, sampai dengan ke TPA (tempat pembuangan akhir),” kata AHY.
Dia melanjutkan pengelolaan sampah harus diarahkan kepada cara-cara yang berkelanjutan. Dengan demikian, tumpukan sampah di TPA-TPA dapat dikonversi menjadi energi listrik ataupun bahan-bahan lain yang bermanfaat.
“Artinya, pendekatan pembangunan yang sustainable, pendekatan infrastruktur juga untuk ketahanan lingkungan hidup. Itu juga terus menjadi perhatian dan prioritas dari Bapak Presiden,” sambung AHY.
Persoalan tata kelola sampah dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian Presiden Prabowo. Kemarin, Prabowo memanggil Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Pandawara Group, sekelompok pemuda yang rutin mengangkut tumpukan sampah dari sungai-sungai dan pesisir
Dalam pertemuannya dengan Pandawara Group, Presiden banyak mendengar secara langsung berbagai aksi yang telah dilakukan oleh sekelompok pemuda itu. Pandawara juga berkesempatan menyampaikan secara langsung kendala-kendala yang mereka hadapi di lapangan, termasuk mengenai perizinan.
"Itu salah satu di antaranya. Itu yang paling basic (mendasar), masalah perizinan, karena setiap sampah yang kami angkut dari sungai itu kuantitinya (jumlahnya) banyak. Jadi, kami harus kirim dengan surat izin," kata Gilang Rahma, anggota Pandawara, menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/3).
Presiden, dalam pertemuannya dengan Pandawara, pun meminta mereka terus menjalankan aksinya.
Pandawara Group terdiri atas lima pemuda asal Bandung, yaitu Agung Permana, Gilang Rahma, Muhammad Ihsan Kamil, Rafla Pasya, dan Rifki Sa’dulah. Sejauh ini, Pandawara bersama masyarakat telah membersihkan lebih dari 80 titik daerah aliran sungai dan pantai di Pulau Jawa dan Lampung dari tumpukan sampah.