Aktivis lingkungan di Inggris menginginkan perubahan yang lebih radikal di sektor air. Hal ini mereka ungkapkan sebagai respons atas rencana Mantan Wakil Gubernur Bank of England Jon Cunliffe yang ingin membuat regulator baru di sektor air.
Rencana tersebut berkaitan dengan perombakan besar regulasi untuk menangani praktik pembuangan limbah ke sungai dan danau yang merugikan masyarakat. Pelanggaran lingkungan tersebut dilakukan oleh sektor air yang diprivatisasi di Inggris dan Wales, setelah bertahun-tahun kekurangan investasi namun harus membayar bonus serta dividen eksekutif dalam jumlah besar.
Menurut para aktivis, langkah seperti menasionalisasi seluruh industri lebih tepat dilakukan.
"Menghapus Ofwat dan menggantinya dengan regulator yang lebih baik tidak akan menghentikan pembuangan limbah atau praktik mencari untung," kata CEO Surfers Against Sewage, Giles Bristow, seperti dikutip dari Reuters.
Nasionalisasi Industri Dinilai Tidak Memungkinkan
Menteri Lingkungan Hidup Steve Reed menyampaikan, kewenangan Cunliffe tidak memungkinkannya untuk mempertimbangkan nasionalisasi sektor air. Langkah tersebut membutuhkan biaya 100 miliar poundsterling atau Rp 2.200 triliun (kurs Rp 21.990/poundsterling), yang dapat berakibat mengurangi anggaran kesehatan dan pendidikan, serta memicu perdebatan hukum.
Pemerintah Inggris menghadapi tugas rumit untuk membalikkan keadaan suatu industri yang terlilit utang tinggi, hingga kesulitan bertahan hidup.
Melambangkan kegagalan sektor tersebut, Thames Water, pemasok air terbesar di Inggris dengan 16 juta pelanggan memiliki utang sebesar 17 miliar pound atau Rp 373,8 triliun. Thames Water berada di ambang nasionalisasi, hal ini terjadi karena mereka tidak dapat membayar denda limbah yang dihadapinya.
Jon Cunliffe, yang memimpin tinjauan sektor air yang diterbitkan pada hari Senin (21/7) , mengatakan regulator yang kuat dan baru harus menggantikan beberapa badan. Ia juga mengatakan rezim pemulihan formal harus dibentuk untuk memberi ruang untuk pulih bagi perusahaan yang kesulitan di bawah pelonggaran regulasi.
Steve Reed mengatakan dia telah setuju untuk menghapuskan pengawas keuangan Ofwat sebagai bagian dari perombakan regulasi, dengan konsultasi dan undang-undang baru yang akan diusulkan akhir tahun ini.
Namun, ketika ditanya apakah Thames Water dapat diberi kelonggaran terkait denda - tuntutan utama para pemegang obligasi yang telah mengusulkan pengambilalihan perusahaan tersebut dalam upaya terakhir untuk menghindari nasionalisasi- Reed mengatakan undang-undang saat ini tidak mengizinkan hal itu.
"Kami akan menerbitkan white paper pada musim gugur, yang akan menjadi tanggapan kami terhadap laporan Jon hari ini, dan kemudian berkonsultasi. Namun, mengingat situasi saat ini, Thames perlu menyelesaikan situasi ini sendiri sebagai perusahaan swasta yang berdiri sendiri," kata Reed
Thames Water telah memperingatkan bahwa perusahaan itu bisa bangkrut tahun depan tanpa investasi baru. Perusahaan menghadapi denda dan sanksi polusi sebesar 1,4 miliar pound (Rp 30,8 triliun) dalam lima tahun ke depan.
