Ancaman Kebakaran Mereda, Satgas Karhutla Dibubarkan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan Desk dan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) dibubarkan setelah situasi karhutla 2025 dinilai terkendali.

"Dengan kondisi yang relatif aman, Kemenko Polkam memutuskan membubarkan Desk dan Satgas Karhutla, pengendalian selanjutnya diserahkan kembali ke masing-masing kementerian dan lembaga," kata Kepala BNPB Suharyanto dalam audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, seperti dikutip Antara, di Jakarta, Rabu (24/9).

Suharyanto mengungkapkan, penanganan karhutla sebelumnya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan Kemenko Polkam Nomor 29 Tahun 2025. Berdasarkan regulasi tersebut, BNPB menjadi penanggung jawab tertib pelaksanaan Desk Karhutla, mulai dari operasi darat, operasi udara dengan pengerahan helikopter patroli dan water bombing, hingga modifikasi cuaca.

Meskipun satgas dibubarkan, Suharyanto memastikan kesiapsiagaan dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan masih tetap dalam pengawasan sesuai skema yang ada. Berdasarkan hasil audiensi, Menko Polkam Djamari Chaniago menekankan agar pemerintah daerah juga mempertebal siaga dengan mengacu pada skema pengendalian karhutla yang sebelumnya dijalankan.

"Langkah kolaboratif itu terbukti menjaga situasi karhutla tetap terkendali," tutur Suharyanto.

BNPB Ingatkan Ancaman El Nino

Seiring dengan pembubaran satgas karhutla, BNPB mengingatkan adanya potensi ancaman di masa depan, termasuk fenomena El Nino yang berulang setiap empat tahun. Fenomena ini diperkirakan muncul kembali pada 2027, setelah sebelumnya terjadi pada 2015, 2019, dan 2023.

Kondisi itu bisa memicu cuaca kering ekstrem sehingga meningkatkan risiko kebakaran. "Kalau tidak bersiap sejak sekarang, risiko karhutla bisa kembali besar," kata Suharyanto.

Berdasarkan peta indikasi kebakaran hutan dan lahan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), pada periode Januari-Juni 2025 sekitar 8.954 hektare lahan terbakar. Seluas 80,15% dari lahan yang terbakar berada di kawasan lahan gambut.

Dari enam provinsi prioritas, Provinsi Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak, dengan lahan terbakar seluas 1.149 hektare diikuti Provinsi Riau 751 hektare. Kalimantan Tengah di posisi ketiga dengan 146 hektare, Jambi-Sumatera Selatan 43 hektare, sedangkan luasan karhutla di Kalimantan Selatan belum terdata.