Total 7 Kecamatan Terendam Banjir di Sulawesi, BNPB: Dampaknya Lokal
Ratusan desa di Sulawesi terendam banjir setidaknya sejak sebulan terakhir. Salah satu yang menjadi perhatian, banjir di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang merendam tujuh kecamatan di dalamnya sejak pertengahan Mei.
Menurut informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan di wilayah hulu sungai, disertai durasi hujan yang cukup lama.
Akibatnya, debit aliran Sungai Benuang meningkat hingga meluap, sekaligus membawa potongan-potongan kayu dan sedimen lumpur ke area pemukiman warga sejak Rabu (13/5). Material-material itu diduga berasal dari wilayah pegunungan.
Sebanyak tujuh kecamatan, yaitu Baebunta, Baebunta Selatan, Malangke Barat, Malangke, Mappedeceng, Bone-Bone, serta Tanalili, terendam banjir. Ada 3.557 kepala keluarga atau 12.307 warga yang terdampak.
Menurut laporan BNPB pada Sabtu (6/6), 110 warga masih mengungsi, namun sebagian besar bertahan di rumah masing-masing. Sejauh ini, tidak ada korban yang dilaporkan meninggal dunia.
Hujan deras yang kembali melanda wilayah itu pada Rabu (4/6), meningkatkan debit air sungai dan menimbulkan genangan setinggi 10-40 cm di sejumlah desa. Padahal per 1 Juni, genangan air dilaporkan sudah mulai surut di tujuh kecamatan tersebut.
Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan statistik banjir bandang dan longsor di Sumatra pada akhir tahun lalu, insiden di Sulawesi terjadi dengan skala lebih kecil. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana BNPB Abdul Muhari mengatakan, dampak kejadian ini tidak seperti yang terjadi di Sumatra.
“Tidak (seperti Sumatra), banjir di Luwu dampaknya lokal,” kata Abdul kepada Katadata, pada Selasa (9/6).
Banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatra akhir tahun lalu itu, diketahui berdampak pada 54 kabupaten atau kota dengan 1.272 KK di dalamnya. Menurut catatan BNPB per 9 Juni 2026, bencana banjir Sumatra mengakibatkan 1.207 warga meninggal dunia dan 137 warga lainnya hilang.
Status Tanggap Darurat
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara masih menetapkan status tanggap darurat hingga 16 Juni mendatang. Saat ini, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) bersama Dinas Pekerjaan Umum masih melakukan perbaikan darurat tanggul, serta distribusi air bersih untuk masyarakat terdampak. Sebelumnya, dilaporkan ada enam titik tanggul yang jebol akibat luapan air sungai tersebut.
Abdul mengatakan, sejauh ini penanganan bencana masih terkendali dengan status darurat bencana yang ditetapkan.
“Sejauh ini cukup, karena ada dukungan langsung dari BNPB sesuai kebutuhan di lapangan,” ucapnya.
Per 1 Juni, banjir di Luwu Utara dilaporkan telah merusak sepuluh fasilitas kesehatan, 34 rumah ibadah, 27 sekolah dasar, delapan kantor desa, serta fasilitas umum lainnya seperti kerusakan jalan, tanggul, jembatan, hingga lahan pertanian dan perkebunan.
Potongan kayu masih menumpuk di beberapa titik, seperti di Desa Beringin Jaya, Desa Limbong Wara, serta Desa Pombakka dan perlu segera ditangani agar tidak menyumbat aliran air.