Sejumlah Tuntutan Soal Kebakaran Hutan dan Lahan di Pusaran Aksi Hari Ini

Sejumlah aksi yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda hari ini, Rabu (28/10), membawa isu kebakaran hutan sebagai episentrum tuntutan. 

Dalam Aksi #IndonesiaSadar yang digagas oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah perguruan tinggi, setidaknya ada lima poin tuntutan yang akan diserukan. Salah satunya mendesak penetapan status bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan, serta mengadili korporasi di balik kebakaran dan menuntaskan integrasi tata kelola lahan.

Dalam unggahan Instagramnya, BEM dari sejumlah perguruan tinggi menyerukan semua pihak diundang dan dibolehkan untuk ikut aksi yang akan dilakukan siang ini di Bundaran HI, Jakarta Pusat.

“Jika mereka bisa membakar Kalimantan habis-habisan dan memimpin negara dengan ugal-ugalan, kita juga pasti bisa menyerukan dan mengobarkan api perlawanan yang jauh lebih mematikan!” demikian pernyataan BEM sejumlah perguruan tinggi, pada Rabu (28/10).

Selain itu, BEM sejumlah perguruan tinggi juga akan mendesak pemerintah untuk empat poin lainnya, sebagai berikut:

1. Wujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan rakyat dan hentikan pemborosan untuk kepentingan politik berkedok program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
2. Turunkan biaya pendidikan, berikan akses layanan dasar yang merata, dan sediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas
3. Setop penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan dan berantas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), dan
4. Kembalikan kebebasan bersuara, adili pelanggar HAM, dan hentikan militerisasi di ruang sipil

Seruan agar Pemerintah Berkantor di Kalimantan

Tuntutan serupa akan disampaikan melalui aksi yang digagas oleh gerakan masyarakat sipil Brand New Indonesia. Dalam aksi #berserikatbersama, gerakan yang salah satunya diinisiasi oleh aktivis muda Virdian Aurellio ini akan menyampaikan Seruan Pemerintah Pusat Berkantor 30 Hari di Kalimantan.

Setidaknya ada delapan poin tuntutan aksi #berserikatbersama yang juga dilakukan di Bundaran HI hari ini:

1. Tetapkan karhutla Kalimantan sebagai bencana nasional dan tunjukan prioritas pemerintah kepada masyarakat terdampak
2. Cabut izin, adili, umumkan seterang-terangnya korporasi yang membakar hutan Kalimantan
3. Perkuat manajemen dan transparansi anggaran bencana karhutla Kalimantan di tengah dampak yang belum signifikan dirasakan masyarakat
4. Hentikan pemotongan anggaran kebencanaan dan kembalikan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk pemulihan penuh hutan Kalimantan
5. Selesaikan kelangkaan BBM, akses air bersih, dan pemadaman listrik di Kalimantan dengan rencana yang transparan
6. Prioritaskan pemulihan dan gratiskan bantuan kesehatan untuk masyarakat terdampak karhutla
7. Audit dan tidak lanjuti seluruh lokasi karhutla dengan memeriksa status kepemilikan lahan dan perizinan lahannya, serta memastikan pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku
8. Pecat dan adili seluruh pejabat yang gagal mengurus karhutla serta terbukti memiliki konflik kepentingan, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

Aksi tersebut juga menghadirkan “Posko Bergerak untuk Karhutla” untuk mengumpulkan donasi masker atau tabung oksigen untuk warga terdampak. Juga, menyediakan petisi penetapan bencana nasional dan pemerintah berkantor di Kalimantan.