Pemerintah Dorong Akses Listrik Rendah Emisi Karbon & Harga Terjangkau

Katadata
Ilustrasi. Pemerintah berkomitmen memberikan akses layanan listrik dengan kualitas yang baik dan rendah emisi karbon.
Penulis: Verda Nano Setiawan
Editor: Sorta Tobing
13/1/2021, 18.47 WIB

Pemerintah berkomitmen memberikan akses layanan listrik dengan kualitas yang baik dan rendah emisi karbon, dengan harga yang terjangkau. Penerapannya akan tetap memperhatikan prinsip pemerataan, efisiensi, dan dampak lingkungan. 

Sekretaris Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Munir Ahmad menyebut sepanjang paruh pertama 2020, pembangkit yang terpasang mencapai 71 gigawatt (GW). Untuk jaringan transmisinya mencapai 61 ribu kilometer sirkuit (kms).

Lalu, kapasitas gardu induknya mencapai 150 mega-Volt Ampere, jaringan distribusi 995 ribu kilometer sirkuit, dan gardu distribusi 61 ribu kilometer sirkuit. “Selama enam tahun terakhir pelayanan listrik terus membaik, seiring naiknya rasio elektrifikasi nasional,” katanya dalam laman resmi Kementerian ESDM, Sabtu (13/1).

Sejak 2014, rasio elektrifikasi naik hampir 15% menjadi 99,20% pada tahun lalu. Pemerintah menargetkan angkanya mencapai 100% di akhir 2024. “Pemanfaatan listriknya terus didorong untuk kegiatan produktif dan memutar roda perekonomian nasional,” ujar Munir. 

Berdasarkan hasil hitungannya, Konsumsi listrik per kapita nasional pada 2020 mencapai 1.089 kilo-Watt hour (kWh). Pemanfaatan terbesar untuk sektor industri sebesar 41%, lalu rumah tangga 38%, bisnis 15%, dan sisanya sektor publik. 

Untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga permintaan-pasokan, pemerintah mendorong pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Termasuk di dalamnya pemanfaatan teknologi rendah emisi, pengalihan bahan bakar rendah karbon, penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), dan kompor induksi. 

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Verda Nano Setiawan