Kebutuhan Listrik Capai 1885 Twh pada 2060, Bakal Dipasok dari EBT

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.
Petugas merawat panel surya yang terpasang di atap Gedung Direktorat Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (EDSM), Jakarta, Senin (24/5/2021).
Editor: Yuliawati
20/9/2021, 13.34 WIB

Pemerintah memproyeksikan kebutuhan listrik nasional pada 2060 bakal meningkat menjadi 1885 terawatt hour (TWh). Dari jumlah tersebut sepenuhnya akan dipasok oleh pembangkit dari energi baru terbarukan (EBT).

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan berdasarkan pemodelan yang telah dibuat pemerintah, dari proyeksi kebutuhan listrik pada 2060, permintaan listrik dari PLN diperkirakan 1728 TWh sedangkan dari non PLN sebesar 157 TWh.

Adapun proyeksi konsumsi listrik per kapita diproyeksi akan mencapai lebih dari 5000 kilowatt hour (kWh) pada 2060. Untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut dan dalam mencapai net zero emission, maka pemenuhan kebutuhan listrik EBT sebesar 1885 TWh pada 2060 akan dipasok dari pembangkit EBT sebesar 635 GW.

"Pemenuhan kebutuhan listrik Indonesia sebesar 1885 twh akan dipasok sepenuhnya oleh pembangkit EBT," kata Arifin dalam acara virtual "Why Indonesia needs to target decarbonization by 2050?", Senin (20/9).

Arifin mengatakan penambahan kapasitas energi terbarukan seperti energi surya dan angin secara masif berjalan mulai 2031. Selain itu, pemanfaatan energi panas bumi dan hidro juga akan dioptimalkan agar mampu menjaga keandalan sistem.

"Untuk menjaga keandalan sistem diperlukan teknologi yang andal antara lain seperti storage dan pembangkit listrik tenaga nuklir," katanya.

Arifin mencatat kebutuhan energi final pada 2060 diprediksi akan mencapai 365 Million Tonne Of Oil Equivalent (MTOE). Listrik diperkirakan akan mendominasi untuk energi final, khususnya di sektor penggunaan seperti sektor industri dan rumah tangga.

Kapasitas pembangkit listrik dari EBT dapat optimal jika didukung interkoneksi super grid yang memungkinkan menyalurkan tenaga listrik yang menghubungkan demand dan sumber daya antar pulau besar. Super grid diharapkan mampu menyeimbangkan ketimpangan energi terbarukan yang ada.

Untuk itu, Arifin menilai dukungan dari pihak swasta sangat diharapkan untuk merealisasikan program dari pemerintah ini. Adapun dari  proyeksi Kementerian ESDM, untuk menuju net zero emission, sektor energi akan berkontribusi mengurangi emisi 1526 juta ton CO2.



Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mengatakan wacana interkoneksi antar pulau merupakan solusi yang potensial dalam rangka meningkatkan pengembangan EBT. Khususnya dengan tetap menjaga kestabilan dan keamanan sistem kelistrikan.

Menurut Ego, dengan adanya super grid ini, jaringan listrik antar pulau besar akan saling terhubung. Sehingga memungkinkan untuk setiap wilayah dapat melakukan ekspor-impor listrik yang bersumber dari sumber energi terbarukan.

"Ini memungkinkan setiap wilayah untuk mengimpor dan mengekspor pasokan listrik di saat adanya krisis kekurangan atau kelebihan energi berbasis EBT," kata dia beberapa waktu lalu.

Reporter: Verda Nano Setiawan