Pemerintah Akan Subsidi Rp 1 Juta/KK untuk Konversi Kompor Listrik
Pemerintah terus mendorong penggunaan kompor induksi listrik sebagai upaya untuk menurunkan impor LPG (liquefied petroleum gas). Bahkan pemerintah berencana memberikan subsidi Rp 1 juta per keluarga untuk membeli kompor listrik dan peralatan masak yang sesuai.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo sebagai upaya agar program konversi kompor LPG ke listrik tidak menjadi beban masyarakat.
“(Berdasarkan) Diskusi internal kami, ini akan dibantu menggunakan fasilitas pemerintah sekitar Rp 1 juta per keluarga. Kalau targetnya 8,3 juta kompor listrik, artinya ada tambahan dana (yang dikeluarkan pemerintah) sekitar Rp 8,3 triliun,” ujarnya Senin (14/2).
Selain itu, untuk memperlancar konversi, terutama pada masyarakat pengguna gas LPG 3 kg harus ada strategi khusus. Pertama, PLN akan menambah daya listrik masyarakat miskin, khususnya yang masih berdaya 450-900 volt ampere (VA/watt) menjadi 2.200 VA.
Meski demikian Darmawan mengatakan bahwa tarif listrik pelanggan golongan tersebut tetap tarif subsidi dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Hal ini agar masyarakat miskin mendapatkan manfaat dari program konversi.
“(Dengan konversi) distorsi harga LPG 3 kg lebih murah dan listrik seakan-akan lebih mahal bisa matching. Bahwa listriknya akan mendapat insentif sehingga biaya memasak menggunakan listrik ini bisa lebih murah dibandingkan pakai LPG,” ujarnya.
Dia menjelaskan harga LPG non subsidi saat ini Rp 13.500 per kg. Sedangkan 1 kg LPG setara dengan 7 kilowatt jam (kWh) listrik yang harganya Rp 10.250. Artinya dengan konversi ke kompor listrik, pelanggan pengguna LPG non subsidi bisa menghemat biaya untuk memasak Rp 3.250 per kg LPG.
Sementara bagi pengguna LPG 3 kg, yang harganya Rp 7.000 per kg atau disubsidi Rp 6.500 oleh pemerintah, konversi akan membuat biaya untuk memasak lebih mahal Rp 3.250. Inilah yang akan disubsidi pemerintah.
Sehingga di satu sisi masyarakat miskin pengguna LPG 3 kg tidak terbebani dengan konversi ke kompor listrik, di sisi lain pemerintah bisa menghemat subsidi LPG hingga 50%. “Subsidi (LPG) bisa dikurangi separuh. Kami akan mengakselerasi (program) ini secepat mungkin,” kata Darmawan.
Dia menambahkan bahwa beban subsidi LPG pemerinth semakin besar. Pada 2020 subsidi LPG mencapai Rp 50,6 triliun, kemudian naik menjadi Rp 56,8 triliun pada 2021. Tahun ini subsidi LPG diperkirakan mencapai Rp 61 triliun dan diproyeksikan mencapai Rp 71,5 triliun pada 2024.
Dengan konversi ke kompor listrik Indonesia juga dapat mengurangi impor LPG yang mencapai 80% dari total kebutuhan setiap tahunnya. Pada 2020 impor LPG nilainya mencapai Rp 37 triliun, kemudian naik menjadi Rp 51 triliun pada 2021. Impor diproyeksi mencapai Rp 67,8 triliun pada 2024.