RI Dorong Pemerataan Akses Energi Bersih di Negara Kepulauan Lewat G20

Pemerintah Indonesia akan mendorong peningkatan aksesibilitas dan pemerataan energi bersih di negara-negara kepulauan melalui forum internasional KTT G20 untuk mewujudkan agenda 2030 terkait pembangunan berkelanjutan.

Wakil Ketua Kelompok Kerja Transisi Energi G20 Prahoro Nurtjahyo mengatakan Indonesia adalah anggota G20 dan ASEAN, serta negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kepentingan khusus untuk mengangkat isu akses energi bersih dan transisi energi dalam konteks kepulauan sebagai tema diskusi.

"Perhatian khusus juga diberikan kepada negara-negara tertinggal, negara berkembang, dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, presidensi G20 Indonesia berkolaborasi dengan United Nations ESCAP akan mengangkat isu-isu itu sepanjang presidensi," ujarnya dalam sebuah diskusi, Rabu (18/5).

Dia menambahkan bahwa negara-negara kepulauan menjadi yang pertama mengalami kerugian akibat perubahan iklim. Menurutnya, negara-negara kepulauan tidak hanya mengalami subsidensi tanah dan intrusi air laut, tetapi juga berbagai permasalahan ekologi ataupun lingkungan lainnya.

Isu-isu penting terkait biaya yang tidak terjangkau dari sumber-sumber energi yang dapat diandalkan dan permasalahan-permasalahan terkait energi berkelanjutan lain dalam hubungannya dengan keterpencilan serta kurangnya konektivitas menjadi poin pembahasan dalam presidensi G20 Indonesia.

"Saat ini energi menjadi kebutuhan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan aspek sosial dan aspek pembangunan, maka kita harus mencoba meningkatkan kebijakan-kebijakan dan strategi yang lebih inovatif," kata Prahoro.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga diesel di wilayah kepulauan membuat penduduk setempat harus mengeluarkan biaya tinggi.

Solusi kebijakan seperti teknologi inovatif dan energi baru terbarukan dan penyimpanan energi cukup penting untuk menyelesaikan masalah. Hal ini membutuhkan investasi besar, penerimaan sosial yang luas dan komitmen politik yang kuat.

"KTT G20 pada pertengahan tahun ini akan diikuti KTT Negara Pulau dan Kepulauan. Presidensi tahun ini akan menjadi momen yang ampuh untuk mengangkat pentingnya akses berkelanjutan dan transisi energi di negara kepulauan," pungkas Prahoro.

Wakil Kepala Kantor Energi dan Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Italia Nicola Bazzani mengapresiasi langkah Indonesia dalam presidensi G20 yang melanjutkan pembahasan terkait keamanan energi dan akses energi di negara-negara kepulauan dengan tetap memastikan transisi energi dapat mencapai keekonomian dan tantangan finansial lainnya.

Ia menuturkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dapat menjadi salah satu solusi dalam mendorong aksesibilitas dan pemerataan energi karena ada lebih dari 800 kepulauan yang memerlukan solusi tenaga listrik dan ketahanan energi.