Sri Mulyani: Jika Indonesia Gagal Transisi Energi, Itu Salah PLN

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai nasib transisi energi Indonesia ada di tangan PLN. Sehingga, jika Indonesia gagal melakukannya, maka itu adalah salah PLN, dan sebaliknya, jika berhasil, maka itu kesuksesan PLN.

“PLN ini pelaku yang menentukan make or break, Indonesia bisa transformasi atau tidak. Kalau tidak PLN yang salah, kalau bisa, PLN yang sukses. Cause nothing will happen without PLN-nya melakukan transisi ke renewable energy,” kata Menkeu di acara EBTKE ConEx 2023, dikutip Kamis (13/7).

Oleh karena itu Sri Mulyani berharap PLN, dan seluruh stakeholder di bidang energi baru terbarukan bisa ikut berperan dalam mendorong pengembangan energi terbarukan dan transisi energi Indonesia.

Untuk bisa menyukseskan transisi energi, Menkeu mengakui ada beberapa kendala yang dihadapai Indonesia, salah satunya terkait pendanaan. Dia menilai sumber pendanaan untuk transisi energi yang terbesar saat ini berasal dari sektor swasta.

“Fokusnya hari ini adalah bagaimana sumber dana yang paling besar adalah private sector, investment fund gloal dan multilateral development bank yang balance sheet-nya harus bisa dioptimalkan. Ini akan terus menjadi proses, saya berharap seluruh stakeholder bisa berperan,” ujarnya.

Menkeu juga mengatakan bahwa regulasi menjadi salah satu penghambat pengembangan transisi energi di Indonesia, khususnya terkait pensiun dini PLTU batu bara.

Pasalnya banyak lembaga keuangan dan dana investasi internasional hanya mau membiayai atau berinvestasi transisi energi namun menolak untuk terlibat pada proyek yang masih terkait dengan batu bara, salah satunya yaitu pensiun dini PLTU.

“Padahal kalau batu bara Indonesia mau ditransisikan, dia tidak bisa tiba-tiba dimatikan begitu saja. Bagaimana mentransisikan dari coal based menjadi reduction coal based, dan masuk renewable lebih banyak,” kata Menkeu.

Oleh karena itu di akan melobi negara-negara di kelompok G20 agar mengakui pembiayaan untuk pensiun dini PLTU sebagai pembiayaan hijau atau berkelanjutan. Sebelumnya ASEAN telah menerbitkan ASEAN Taxonomy for sustainable finance yang “menghalalkan” pembiayaan pensiun dini PLTU.

“Kami minta aturan mengenai financing untuk transition itu diakui, bukan di punish. Ini juga yang akan kami sampaikan di dalam forum seperti G20, sebagai salah satu yang kami dorong sebagai agenda global sehingga financing untuk transisi energi tidak terkendala,” kata Menkeu.

Sri Mulyani pun kembali membahas peran PLN, ketika pendanaan sudah tersedia untuk transisi energi. Di mana PLN harus meluncurkan proyek-proyek energi terbarukan. “Kita boleh bicara potensi financing itu sekian-sekian, tapi kalau tidak ada transaksinya ya tidak akan jadi apa-apa. Transaksinya itu berarti ya PLN lagi,” ujarnya.