Hitungan Luhut: Pensiun Dini PLTU Perlu Total Biaya Rp 1.500 Triliun

Humas Kemenko Marves
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri langsung Kick Off Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia hari ini di Banten, Jumat (10/2).
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
6/9/2023, 11.49 WIB

 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan hitungan baru untuk mempercepat transisi energi dan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Luhut mengatakan, secara total Indonesia memerlukan US$ 100 miliar atau Rp 1.529 triliun untuk beralih energi dari PLTU. Ia mengatakan dana transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$ 20 miliar belum cukup.

"Ini dana yang perlu disiapkan untuk mengatasi seluruh masalah dari pensiun dini PLTU," kata Luhut dalam acara Bloomberg CEO Forum at Asean di Jakarta, Rabu (6/9).

Oleh sebab itu, pemerintah akan mencari sumber dana lain seperti donor hingga filantropi untuk menutup kebutuhan tersebut. "Karena kami tidak banyak dana untuk melakukan hal itu sendiri," kata Luhut.

Sementara Perusahaan Listrik Negara (PLN) saat ini telah menyiapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) baru. Isinya, mengalokasikan 2,5 gigawatt listrik dari energi baru dan terbarukan setiap tahunnya.

"Untuk menggantikan PLTU sekaligus menjaga pasokan beban dasar mereka," katanya.

Luhut juga telah menyiapkan tim untuk mengidentifikasi di mana saja PLTU yang siap dipensiunkan. Dia mengatakan ada satu atau dua pembangkit di Jawa yang saat ini bisa pensiun.

"Tapi kami tetap menunggu sponsor, donor, atau kreditur," katanya.

Hal ini menurut Luhut penting karena Indonesia akan berkomitmen melakukan transisi energi. Namun di sisi lain, pemerintah tak ingin pertumbuhan ekonomi RI terganggu potensi keterbatasan energi.