PT PLN (Persero) mengantongi empat kesepakatan penting pada Konferensi Perubahan Iklim Persatuan Bangsa Bangsa, COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Minggu (4/12). Empat kesepakatan tersebut bertujuan untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.
Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. Dia mengapresiasi dukungan nyata dari pihak global dalam mewujudkan transisi energi di Indonesia. Ia menargetkan kesepakatan yang diteken pada momen COP28 di Dubai ini bisa segera dieksekusi dalam dua tahun ke depan.
"Terima kasih atas dukungan semua pihak dalam kepercayaannya bekerja sama dengan Indonesia dalam memitigasi krisis iklim," kata Sri Mulyani dikutip dari siaran pers, Senin (4/12).
Sri Mulyani mengatakan, Indonesia membutuhkan setidaknya USD97 miliar dalam menjalankan transisi energi hingga 2030 mendatang.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN melalui skema pembiayaan Just Energy Transition Partnership (JETP) telah terlibat dalam ratusan proyek transisi energi. Dalam capaian kesepakatan di Dubai saat ini, PLN akan mengebut pengembangan Accelerated Renewable Energy Development (ARED) yang mampu mereduksi emisi hingga 127 juta ton CO2 di 2030.
"Kami mengerahkan best effort kami dalam menjalankan transisi energi ini. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami memerlukan kolaborasi global dari sisi kebijakan, teknologi, inovasi serta investasi dalam menyelamatkan bumi," kata Darmawan.
Adapun empat kesepakatan yang dikantongi PLN pada COP28 adalah:
1. Kerja sama dengan NREL
PLN bekerja sama denganThe US National Renewable Energy Laboratory (NREL). Pusat pengembangan EBT asal Amerika Serikat tersebut akan bertindak sebagai sekretariat interim Global Power System Transformation.
Kerja sama ini nantinya akan memuat terkait studi pengembangan control center PLN. Inovasi teknologi terkini sangat diperlukan untuk mempercepat pengembangan EBT sehingga bisa beroperasi secara efisien dan ekonomis.
Secara spesifik, kedua belah pihak akan mengkaji integrasi sistem jaringan Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. Tiga wilayah tersebut memiliki potensi EBT yang besar sehingga diperlukan sistem jaringan integrasi agar seluruh pasokan listrik bisa dialirkan kepada seluruh masyarakat.
"Transisi tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya transmisi. Maka, kerja sama dalam inovasi teknologi membuat jaringan transmisi yang andal dan mampu menjadi solusi dari mismatch sumber EBT ke demand menjadi sangat penting. Upaya ini mampu mengakselerasi peningkatan penggunaan EBT," kata Darmawan.
2. Kerja sama dengan GEAPP
PLN bekerja sama dengan Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) dalam pengembangan proyek potensial dalam penurunan emisi karbon secara signifikan dalam sektor ketenagalistrikan. PLN bersama GEAPP akan mengakselerasi dedieselisasi, infrastruktur kendaraan listrik dan juga pengembangan EBT di Indonesia.
3. Kerja sama dengan PT SMI dan KfW
PLN juga menyepakati kerja sama dengan , PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) untuk memanfaatkan Project Development Facility (PDF) yang dikelola oleh PT SMI untuk proyek-proyek Pumped Storage Hydroelectric Power Plant.
Nantinya, KfW bersama PT SMI akan memberikan dukungan dalam bentuk Feasibility Study dan Environmental & Social Scoping pada tahapan persiapan proyek PLTA Grindulu Pumped Storage 4x250 MW dan PLTA Sumatera Pumped Storage 2x250 MW.
4. Kerja Sama dengan CEP, ADB, INA
PLN bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB), Cirebon Electric Power (CEP), serta Indonesia Investment Authority (INA) mengupayakan percepatan pemensiunan operasional PLTU Cirebon pada Desember 2035. Penghentian operasional tersebut lebih awal daripada seharusnya yaitu Juli 2042. Upaya ini mampu menghindarkan emisi hingga 30 juta ton CO2.
"Di bawah arahan Ibu Sri Mulyani, kami bisa mendapatkan dukungan green financing country platform untuk mengekspansi upaya kami dalam transisi energi. Di bawah skema pendanaan inilah kami mampu mengekspansi proyek EBT kami hingga 21,6 GW," ujar Darmawan.