Greenpeace Desak Para Capres Tegas Dorong Perkembangan Ekonomi Hijau
Greenpeace Indonesia mendorong para calon presiden atau capres untuk tegas dalam melakukan transisi energi untuk menuju ekonomi hijau. Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan isu transisi energi harus menjadi prioritas para capres karena memiliki dampak jangka panjang.
Ia menuturkan ekonomi hijau merupakan respons terhadap krisis iklim yang saat ini terjadi di seluruh negara di dunia. “Kalau melihat transisi, ini bukan hanya urusan wilayah bisnis baru atau investasi baru, tapi harus kembali pada bahwa ini adalah sebuah krisis yang harus kita respons,” kata Leo dalam diskusi bertajuk Muda Menggugat dan Peluncuran Deklarasi Ekonomi Hijau Greenpeace Indonesia, di Toeti Heraty Museum, Jakarta Pusat, Senin (5/2).
Greenpeace mencatat bahwa seringkali pembicaraan mengenai isu tersebut tidak mendapat perhatian dari para calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang bersaing di Pemilu 2024.
“Itu yang kadang-kadang nggak dibicarakan. Nggak dibicarakan juga di debat keempat. Ada beberapa yang coba angkat itu, tapi practically tidak menjadi pembicaraan utama,” tutur Leo.
Juru Kampanye Media Greenpeace Indonesia Rahka Susanto mengatakan gagasan ekonomi hijau yang dikembangkan Greenpeace bukan hanya sekedar transisi energi kotor menjadi energi bersih. Akan tetapi, juga menjawab permasalahan di masyarakat di antaranya terbatasnya lapangan pekerjaan.
"Kalau kita bertransisi, ada sekitar 19,4 juta lapangan kerja baru yang bisa terbuka," tutur Rahka.
Rahka menuturkan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor paling besar dalam membuka lapangan kerja.
“Anak-anak muda yang berada di desa tidak perlu lagi pindah ke Jakarta maupun kota besar hanya untuk bekerja. Mereka bisa melakukan di kampung halamannya sendiri,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, juru bicara pasangan capres-cawapres memiliki pandangan tersendiri dalam menuju ekonomi hijau ini. Juru Bicara Muda Timnas AMIN Andi Wirapratama mengatakan sudah saatnya Indonesia untuk beralih ke ekonomi hijau.
“Industri ekstraktif secara garis besar adalah industri sunset. Artinya, sudah bukan waktunya lagi Indonesia berpegang pada industri ekstraktif,” kata Andi.
Andi mencontohkan negara-negara Timur Tengah masih bisa mengandalkan industri ekstraktif karena penduduknya sedikit, berbeda dengan Indonesia. “Seperti Saudi dan Qatar, mereka penghasil minyak dan masuk ke industri ekstraktif. Mereka bisa karena penduduknya sedikit,” jelasnya.
Andi mengatakan Indonesia tidak bisa mengandalkan industri tersebut untuk meningkatkan ekonomi penduduknya yang berjumlah hingga ratusan juta. Apalagi, persoalan lingkungan menjadi sorotan banyak pihak.
“Industri ekstraktif seperti batu bara, kayu, dan semacamnya itu langsung berdampak langsung ke lingkungan kita,” ujar dia.
Strategi yang dilakukan paslon nomor urut 1 dalam menuju ekonomi hijau, kata Andi, di antaranya adalah membangun industri atau manufaktur hijau.
“Kami ingin membangun manufaktur hijau dan akan menciptakan 15 juta lapangan kerja. Di mana lapangan kerja yang ada salah satunya greenjobs,” kata Andi.
Selain itu, paslon nomor 1 akan menerapkan batas emisi untuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK) di semua sektor. Andi mengatakan pihaknya akan mengintegrasikan indeks ekonomi hijau yang sudah ada di Bappenas.
“Setiap perizinan perusahaan maupun dalam resiko bisnis yang ada di Indonesia kita akan menerapkan yang namanya batas atas emisi setiap sektor. Jadi sektor manufaktur sektor apapun bisa bertumbuh di Indonesia, tetapi ada batas emisinya,” ucapnya.
Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming, Drajad Wibowo, mengatakan untuk menuju ekonomi hijau paslon nomor 2 akan mempercepat transisi energi baru dan energi terbarukan (EBET). “Dalam jangka pendek kami akan segera melakukan transisi EBET melalui bio energi tapi target utamanya adalah kita harus beralih ke panas bumi atau geothermal,” kata Drajad.
Drajad mengatakan untuk pengelolaan sumber daya alam pihaknya akan mendorong pelaku usaha untuk memiliki sertifikat lestari. “Pengelolaan sumber daya alam itu harus memiliki syarat pelestarian sumber daya alam melaui sertifikat lestari,” ucapnya.
Drajad menuturkan untuk melakukan hilirasasi sumber daya terbarukan juga harus memiliki tiga syarat kelestarian wajib dipenuhi. Adapun diantaranya lestari sosial, lestari lingkungan dan lestari ekonomi.
“Sementara untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, hilirisasinya harus dihemat. Selain itu, kita naikkan nilai tambah sebesar mungkin,” ujar dia.
Drajad menuturkan dari hasil menaikkan nilai tambah tersebut dapat diinvestasikan ke beberapa sektor. “Surplusnya kita investasikan ke sektor pendidikan, kesehatan, riset, teknologi, dan inovasi supaya kita tidak lagi tergantung pada sumber yang tidak terbarukan, yang esktraktif tapi kita geser ke ekonomi hijau,” kata Drajad.
Dewan Pakar TPN Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Satya Heragandhi, juga sependapat dengan paslon lainnya. Ia mengatakan paslon nomor 3 juga akan meninggalkan ekonomi ekstraktif dan beralih ke ekonomi hijau.
“Ekonomi hijau adalah ekonomi kita sekarang dan masa depan. Ekonomi ekstraktif adalah sejarah atau ekonomi terdahulu. Kalau kami melihatnya begini, problem ini harus kita carikan jalan keluarnya bersama-sama,” ucapnya.