Luhut Sebut Penggunaan Bioetanol Bisa Hemat APBN hingga Rp 38 Triliun

ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa.
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan keterangan pers saat kegiatan media briefing di Nusa Dua, Badung, Jumat (22/12/2023). Kegiatan tersebut membahas berbagai program kerja, capaian serta evaluasi kinerja Kemenko Marves pada tahun 2023 menuju Indonesia Emas 2045.
Penulis: Djati Waluyo
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
11/7/2024, 14.55 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menilai penerapan bioetanol sebagai pengganti bahan bakar minyak (BBM) berpotensi menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 38 triliun. 

Penghematan terjadi karena bahan bakar berbasis bioetanol dinilai lebih minim emisi jika dibandingkan dengan BBM.  Emisi pada BBM dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, sepert inspeksi saluran pernafasan akut (ISPA) bagi masyarakat. 

Menurut Luhut, mengurangi emisi berarti mengurangi masalah kesehatan yang dapat menekan penyerapan dana BPJS kesehatan di APBN. Penghematan APBN untuk membiayai ISPA dengan penggantian bensin menjadi bioetanol mencapai Rp 38 triliun.  

"Kalau sulfur itu dikurangin, itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA. Nah itu juga bisa menghemat sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS. Jadi, sebenarnya banyak sekali inefisiensi di negeri ini yang bertahap sekarang sedang dibereskan," ujar Luhut dalam akun Instagram pribadinya dikutip Kamis (11/7). 

Maka dari itu, Luhut mendorong agar penggunaan bioetanol lebih masif di Indonesia. Pasalnya, bioetanol sendiri memiliki kandungan yang lebih ramah lingkungan. 

Dia mengatakan, kandungan sulfur dari Bioetanol jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan bensin. Dimana, kandungan sulfur yang ada di bioetanol hanya berada di angka 50 part per million (ppm), jauh di bawah kandungan yang ada di bensin sebesar 500 ppm.  

Luhut mengatakan, saat ini Pertamina tengah mempersiapkan produk Bioetanol untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran bbm. Ia berharap jika prosesnya berjalan sesuai dengan rencana, maka pada 17 Agustus pemerintah dapat mengurangi subsidi BBM untuk nantinya diberikan kepada yang lebih berhak. 

"Sekarang pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 agustus ini kita sudah bisa mulai dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ucapnya. 




Reporter: Djati Waluyo