PT PLN (Persero) membutuhkan dana setidaknya US$ 15 miliar atau setara dengan Rp 20 triliun untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan hijau di Indonesia. Director of Legal & Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto, mengatakan dana tersebut dibutuhkan untuk membangun accelerated renewable energy development (ARED) atau transmisi listrik yang akan menghubungkan pulau-pulau di Indonesia.
"Jadi kira-kira 20 triliun rupiah setahun disuntik ke PLN untuk membangun infrastruktur. Ini Insya Allah mimpi kita, mimpi Indonesia untuk menjadi lebih hijau di kemudian hari bukan sebatas isapan jempol," ujar Yusuf dalam Forum'Menuju Indonesia Hijau, di Jakarta, Selasa (17/9).
Yusuf mengatakan, Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang cukup melimpah. Namun, kondisi geografis Indonesia yag merupakan negara kepulauan menjadi tantangan tersendiri untuk mengembangkanya.
Sebagai contoh, sumber listrik yang berasal dari air banyak berpusat di Sumatra bagian utara. Sementara potensi geothermal atau panas bumi berada di sekitar Sumatra bagian selatan.
Tersebarnya potensi tersebut sayangnya tidak berjalan lurus dengan wilayah yang mampu menyerap energinya. Oleh karena itu, dibutuhkan infrastruktur transmisi yang bisa mengevakuasi daya tersebut kepada pusat-pusat beban.
"Oleh karena itulah infrastruktur transmisi menjadi kunci. Tidak heran kalau di dunia ada yang mengatakan tidak ada transisi energi tanpa transmisi," ujarnya.
Listrik ASEAN Akan Terhubung
Executive Vice President (EVP) Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PT PLN (Persero), Warsono, mengatakan perusahaan berencana membangun transmisi listrik di Asia Tenggara (ASEAN) menjadi terhubung seperti transmisi di Eropa.
"Jadi memang kita akan nanti seperti di Eropa itu, di Eropa itu semua sistemnya akan terhubung dan ASEAN itu juga akan ada," ujar Warsono dalam dalam acara Katadata Sustainability Action For The Future Economy (SAFE) 2024 di Jakarta, Kamis (8/8).
Warsono mengatakan, cita-cita tersebut merupakan bonus dari upaya PLN dalam menyambungkan transmisi listrik energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Pasalnya, terdapat ketidaksesuain lokasi antara sumber EBT dan permintaan listrik di Indonesia.
Dia mengatakan, sebanyak 70 persem permintaan listrik di Indonesia berasal dari pulau Jawa, sedangkan potensi EBT tersebar di beberapa pulau lainya. Dengan situasi tersebut, PLN akan membangun super grid atau jaringan transmisi listrik antar pulau di Indonesia untuk meningkatkan bauran EBT PLN.
"Jadi seluruh pulau itu nanti akan kita rangkai dalam satu sistem transmisi yang besar dari Jawa ke Sumatera, dari Kalimantan ke Jawa, kemudian dari Sumatera ke Batam, dan seterusnya dari Jawa ke Bali," ujarnya.
Menurutnya, pembangunan super grid akan memaksimalkan potensi EBT di Indonesia sekaligus meningkatkan keandalan listrik. Dengan transisi energi, kebutuhan listrik akan merata dan sistem akan semakin kuat.
Pengembangan Super Grid
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin transisi energi global. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari, mengatakan potensi itu dapat tercapai dengan pengembangan transisi super grid.
Super grid atau jaringan super adalah jaringan transmisi area luas yang umumnya lintas benua atau multinasional. Dengan adanya super grid, listrik yang dihasilkan oleh energi baru terbarukan dapat dikirim dari lokasi sumber yang umumya ada di luar Jawa, menuju pusat konsumsi di Jawa.
"Proyek interkoneksi Sumatra-Jawa, Kalimantan-Jawa dan Nusa Tenggara Bali bertujuan untuk mengevaluasi potensi energi terbarukan ke pusat beban, mendukung industri smelter, dan kawasan industri hidrogen hijau," ujar Ida pada Peluncuran Electricity Connect 2024 di Jakarta, Rabu (17/7).
Meski begitu, dia mengatakan, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi untuk menerapkan super grid. Tantangan tersebut adalah mengenai investasi yang besar, perencanaan matang, dan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan geografis dan juga teknologi yang ada.
Oleh sebab itu, peran serta investor, baik dari dalam maupun luar negeri, sangat diperlukan untuk membiayai infrastruktur super grid yang dibutuhkan.
"Pemerintah tentunya mengharapkan dukungan dari seluruh stakeholder, seluruh pihak untuk mendukung pengembangan transmisi dan super grid di Indonesia," ujarnya.