Indonesia Dorong Diplomasi Energi Bersih Jadi Instrumen Kebijakan Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengangkat transisi energi bersih sebagai bagian integral dari diplomasi strategis Indonesia. Kemlu juga menyerukan kalibrasi ulang kemitraan internasional untuk memastikan kerja sama yang berkeadilan, berbasis teknologi, dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Muhamad Takdir, mengatakan Kemlu perlu memainkan peran koordinatif yang lebih kuat untuk memastikan koherensi antara diplomasi, strategi industri, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Diplomasi transisi energi harus menjamin keadilan, saling menguntungkan, serta menghasilkan dampak pembangunan jangka Panjang, khususnya bagi negara-negara berkembang yang menghadapi kompetisi global yang semakin ketat," ujar Muhamad Takdir, di Jakarta, Senin (2/3).

Laporan "Transformative Partnerships for Indonesia's Clean Energy Transition", yang disusun oleh Synergy Policies dan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kemlu, menegaskan negara-negara berkembang harus mampu menavigasi transisi energi global di tengah meningkatnya kompetisi geopolitik atas rantai pasok, mineral kritis, kebijakan industri, dan dominasi teknologi hijau.

"Bagi Indonesia, transisi energi bersih tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan ekonomi dan otonomi strategis," ujar Dinna Prapto Raharja, Direktur Eksekutif Synergy Policies.

Laporan ini menunjukkan model kerja sama yang semata-mata berpijak pada investasi tidak cukup untuk menghasilkan transformasi structural. Sebaliknya, kemitraan harus mendorong pengembangan industri bersama, kolaborasi riset terapan, produksi bersama, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta pembangunan ekosistem industri yang berkelanjutan.

“Transformasi tidak dapat diukur hanya dari besarnya arus modal yang masuk, namun transformasi harus dinilai dari penguatan kapabilitas domestik, peningkatan nilai tambah produksi, serta daya saing jangka panjang,” ujar Dinna.

Kerangka kemitraan transformatif yang diusulkan dalam laporan kerja sama tersebut selaras dengan diskursus global yang tengah berlangsung di berbagai forum multilateral seperti G20, ASEAN, serta dialog Uni Eropa–Indo-Pasifik mengenai transisi energi berkeadilan, ketahanan rantai pasok, dan kebijakan industri hijau. Laporan tersebut juga telah mempertimbangkan kerangka kerja yang ada di tingkat bilateral.

Tata Kelola Iklim Perlu Mobilisasi Sistemik

Marzuki Darusman, Senior Advisor Synergy Policies, menyatakan tata kelola iklim memerlukan mobilisasi yang sistemik. “Pendekatan whole-of-nation merupakan keniscayaan. Pendekatan ini menyelaraskan kebijakan luar negeri, strategi industri, sistem keuangan, serta
partisipasi masyarakat secara menyeluruh,” ujarnya.

Sementara itu, Mohamad Fadhil Hasan, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), menyambut baik inisiatif Kementerian Luar Negeri dan Synergy Policies dalam memperluas keterlibatan para pemangku kepentingan terkait transisi energi bersih.

“Kami berkomitmen untuk melibatkan Kementerian Luar Negeri, Synergy Policies, serta seluruh mitra yang hadir guna memastikan percepatan transisi energi bersih dapat segera membuahkan hasil sesuai dengan target nasional,” kata Fadhil.

Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, mengatakan transisi energi merupakan agenda jangka panjang yang menuntut komitmen kuat serta sinergi lintas pemangku kepentingan.

"Dukungan penuh dari Kementerian Luar Negeri terhadap program ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara aktor negara dan non-negara, yang menjadi kunci penting dalam mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan,” ujarnya.