Celios: Solusi Ketahanan Energi Bukan Biodiesel Sawit, Tapi Elektrifikasi

Program biodiesel menjadi faktor pendukung keamanan energi Indonesia, menurut World Energy Council. Namun, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai biodiesel bukan solusi yang perlu diteruskan. Sebab, strategi ketahanan energi yang terlalu bergantung pada biodiesel berbasis kelapa sawit berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan baru. 

Masalahnya, peningkatan penggunaan biodiesel hampir selalu diikuti kebutuhan perluasan lahan sawit, yang berisiko mempercepat deforestasi dan kerusakan lingkungan. “Ada kekhawatiran orang-orang lupa, bahwa bencana di Sumatra kemarin, salah satu perusahaan yang dicabut izinnya juga terkait dengan masalah sawit,” kata Bhima, dalam diskusi di Jakarta, pada Kamis (5/3).

Indonesia memang terus meningkatkan campuran biodiesel dalam solar. Setelah menjalankan program B35, pemerintah menargetkan implementasi B40. Artinya, sekitar 40 persen bahan bakar diesel berasal dari biodiesel berbasis minyak sawit

Kebijakan ini, kata Bhima, juga tidak sepenuhnya mengurangi ketergantungan pada energi impor. Campuran biodiesel tetap membutuhkan solar berbasis minyak bumi, yang sebagian masih dipasok dari luar negeri. “Kita tetap impor dan deforestasinya juga menjadi salah satu isu yang membuat sawit kelihatannya bukan pilihan,” ucap dia.

Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Data Kementerian Pertanian menunjukkan luas perkebunan kelapa sawit nasional telah mencapai sekitar 16,3 juta hektare pada 2023. Sebagian perkebunan tersebut berada di Sumatra dan Kalimantan. Sejumlah penelitian dan laporan lembaga lingkungan internasional menyebut ekspansi sawit sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap deforestasi di negara-negara tropis, termasuk Indonesia. 

Alih-alih mengandalkan impor bahan bakar BBM atau mengandalkan biodiesel, Bhima mendorong elektrifikasi dalam sistem transportasi Indonesia. “Transportasi publik pakai bus listrik di semua daerah, keadaan pribadi BBM-nya diturunkan,” ujar Bhima. 

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi lebih besar untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti air, surya, dan angin. “Khawatir kalau kita tetap fokus ke impor minyak dan BBM, ketahanan energi tetap rapuh.”

Bhima pun mengkritik kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang salah satu poinnya mewajibkan Indonesia mengimpor minyak dan gas dari negara tersebut. Nilai impornya disebut mencapai sekitar US$15 miliar atau setara Rp253,5 triliun.

Menurut Bhima, kesepakatan itu merugikan Indonesia.  Perhitungan Bhima, impor dari tetangga dekat yaitu Singapura bakal lebih murah US$2-6 per barrel. Dengan mengimpor dari AS, Bhima memperkirakan biaya impor minyak dan gas Indonesia bakal lebih mahal Rp11 triliun setiap tahunnya. 

“Perjanjiannya bisa memicu kerugian dari sisi ongkos untuk subsidi dan kompensasi BBM yang jauh lebih mahal. Yang jelas dari sisi transisi energi akan menghambat,” ucapnya.