Bayang-Bayang Krisis Migas, Bagaimana Perkembangan Mobil Listrik di Indonesia?

Perang yang meluas di Timur Tengah membuat pasokan dan harga minyak dunia dibayangi ketidakpastian. Bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor BBM, kondisi ini menjadi pengingat tentang rapuhnya ketahanan energi. Elektrifikasi kendaraan kerap disebut sebagai salah satu jalan keluar, tetapi realisasinya masih tertatih.

Pemerintah menargetkan dua juta mobil listrik beroperasi di Indonesia pada 2030. Sedangkan bila melihat data penjualan 2020-2025 yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), jumlah yang beroperasi kurang dari 200 ribu unit, atau tak sampai 10 persen dari target.

Meski begitu, penjualan mobil listrik melonjak dalam lima tahun belakangan seiring meluasnya infrastruktur pengisian daya. Hingga saat ini, jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) telah melampaui 5.000 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Fasilitas ini bahkan mulai tersedia di wilayah Indonesia Timur, meski jumlahnya masih terbatas.

Pengisian daya kendaraan listrik tersedia dalam beberapa kategori berdasarkan kapasitas listrik dan durasi pengisian. Mulai dari ultrafast charging dengan daya di atas 50 kilowatt yang dapat mengisi baterai dalam sekitar 30 menit hingga satu ja, kemudian fast charging dengan daya di rentang 22-55 kilowatt yang bisa mengisi baterai antara 1-2 jam, lalu medium charging dengan daya 7-22 kilowatt dengan daya di rentang 4-8 jam, dan standard charging dengan daya di bawah 7 kilowatt yang membutuhkan waktu pengisian lebih lama, sekitar 8–12 jam.

Di luar Jawa, jumlah SPKLU kelihatan semakin banyak. Berdasarkan peta SPKLU PLN, di wilayah Sumatra misalnya, telah tersedia 37 unit stasiun pengisian super fast charging dan 65 unit stasiun fast charging. Ini semakin membuka peluang perjalanan jarak jauh menggunakan kendaraan listrik di koridor Jawa-Sumatra.

Sederet ekonom dan analis kebijakan menilai kendaraan listrik sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan kerentanan lama Indonesia yaitu ketergantungan pada BBM. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai elektrifikasi transportasi lebih baik dibandingkan memperluas penggunaan biodiesel berbasis kelapa sawit yang menyebabkan deforestasi.

“Transportasi publik pakai bus listrik di semua daerah, kendaraan pribadi BBM-nya diturunkan,” ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Rabu (5/3). 

Di sektor kelistrikan, dia mendorong pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga air, surya, dan angin yang potensinya melimpah di dalam negeri. Dengan demikian, peralihan dari kendaraan BBM ke listrik tidak hanya mengurangi impor BBM, tapi juga membantu menekan emisi.“Khawatir kalau kita tetap fokus ke impor minyak dan BBM, ketahanan energi tetap rapuh,” ujarnya.