Pembangunan Berkelanjutan, Bank Harus Punya Kerangka Taksonomi Hijau

Pemerintah sedang berfokus mengarahkan perekonomian Indonesia secara berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung kebijakan tersebut dengan mengembangkan taksonomi hijau atau green taxonomy. 

Namun, Chief Sustainability Officer Bank DBS Mikkel Larsen mengatakan, pelaksanaan green taxonomy di industri perbankan memerlukan kerangka dari masing-masing bank. "Untuk itu tidak bisa terburu-buru dalam mengeksekusi kerangka tersebut," ujarnya dalam acara Indonesia Data and Economic Conference 2021 Katadata featuring DBS Asian Insights Conference 2021, Senin (22/3).

Larsen menjelaskan, setiap bank harus memiliki sistem yang menunjang agar pembangunan hijau dapat diterapkan untuk jangka panjang. Tak hanya perbankan,  perusahaan yang bergerak di sektor lainnya juga harus bisa bertransisi untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan. "Semua harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga pada akhirnya mampu menarik investasi," katanya.

Ia juga menilai perlu meningkatkan kesadaran para pelaku dunia usaha agar mengubah cara berbisnis lebih maju dan mengikuti tren ekonomi hijau. Ekonomi keberlanjutan dan kelestarian lingkungan penting bagi seluruh dunia.

Analis Eksekutif Senior Departemen Internasional Otoritas Jasa Keuangan Ahmad Rifqi menjelaskan, pihaknya telah mengeluarkan roadmap tahap II sebagai bentuk dari inisiatif keuangan berkelanjutan. "Ini merupakan kelanjutan dari roadmap I yang telah diluncurkan programnya pada 2015-2019," ujar Ahmad dalam kesempatan yang sama.

Ia menuturkan, terdapat tiga cerminan dari roadmap II saat ini. Pertama, komitmen OJK untuk membuat regulasi yang transparan di sektor jasa keuangan. Kedua, media untuk membangun kolaborasi yang lebih baik dengan berbagai stakeholder. Ketiga, membangun pemahaman kembali kepada pelaku di sektor jasa keuangan mengenai ekonomi hijau.