PT PLN siap memimpin transisi energi melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini dalam acara UN Global Compact Virtual Leaders Summit 2021.
Acara ini merupakan agenda yang mempertemukan Kepala Negara, petinggi PBB, para pemimpin bisnis, akademik, dan organisasi non-pemerintah. Khususnya untuk membahas krisis global yang berkaitan dengan perubahan iklim, pandemi global Covid-19, ketimpangan sosial dan lain-lain.
"Akan ada penambahan kapasitas di 2060 sebesar 1.500 TeraWatt hour (TWh), artinya lima kali lipat dari kapasitas listrik di tahun ini. PLN punya komitmen penambahan kapasitas itu akan berbasis pada renewable energy," kata dia dalam keterangannya, Rabu (16/6).
Menurutnya pengembangan EBT menjadi prioritas penting bagi PLN. Terutama guna mengejar target bauran EBT sebesar 23% di tahun 2025. Pembangkit-pembangkit EBT diproyeksikan akan terakumulasi mencapai 10 GigaWatt (GW) pada 2025 dan meningkat lagi hingga 15 GW pada 2029.
Selain itu, EBT di masa depan bukan hanya sebatas energi yang intermiten, melainkan sebagai pemikul beban dasar (base load) yang akan bersaing dengan energi fosil. Di saat itulah, menurutnya pengembangan dan penerapan energi terbarukan akan menjadi kekuatan PLN untuk penyediaan listrik ramah lingkungan.
Zulkifli juga menjelaskan, PLN akan mulai memensiunkan pembangkit-pembangkit tua yang subcritical pada 2030. Dalam jangka pendek, pembangkit yang masih berbasis bahan bakar minyak (BBM), akan diganti dengan pembangkit-pembangkit berbasis renewable, dan base load.
"Kami mengubah BBM yang mahal, impor, dan menimbulkan polusi, untuk secara penuh bergeser pada energi murah, berbasis kekuatan domestik, dan ramah lingkungan," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah juga menyatakan tidak akan memberikan izin proyek PLTU baru setelah 2025, demi mendukung upaya menurunkan emisi karbon dan gas rumah kaca. Namun, Kementerian ESDM memastikan tak akan mempensiunkan secara paksa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang masih beroperasi.
"Hingga saat ini kami masih mengambil opsi pensiun secara alami, jadi tidak dipaksa. Karena memaksa PLTU pensiun dapat menimbulkan biaya," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana.
Saat ini, menurut Rida, pihaknya tengah menginvetarisasi PLTU mana saja yang sudah mendekati masa pensiun atau berakhirnya perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) antara PLN dengan badan usaha swasta atau IPP. Meski begitu, kata Ridha, pemerintah belum memutuskan nasib aset-aset PLTU tersebut.
"Belum ada keputusan, belum berani sampaikan. Ini masih dipikirkan," kata Rida.