G20 Bahas Tiga Poin Penentu Keberhasilan Pendanaan Transisi Energi

Isu keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau menjadi satu dari enam agenda penting pertemuan menteri keuangan dan gubernur Bank Sentral G20 pada pekan lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, ada tiga poin penting terkait keuangan berkelanjutan yang dibahas selama pertemuan tersebut.

Ketiga poin penting tersebut, yakni pengembangan kerangka pembiayaan proses transisi energi (transition finance), aksesibilitas terhadap instrumen keuangan berkelanjutan, dan kerangka pembiayaan berkelanjutan untuk mendorong transisi menuju ekonomi hijau lebih efektif. 

"Ini akan sangat menentukan mengenai sumber pendanaan bagi program perubahan iklim," kata Sri Mulyani dalam sebuah webinar, Selasa (22/2).

Sri Mulyani menjelaskan, transisi energi membutuhkan pembiayaan yang besar sehingga dibutuhkan kerangka pendanaan yang menjadi pembahasan negara-negara G20. Di sisi lain, menurut dia, banyak negara yang tak memiliki akses pendanaan berkelanjutan meski ingin mendorong pembangunan ramah lingkungan. 

"Kalaupun ada akses pendanaan, tidak terjangkau karena suku bunganya terlalu tinggi atau karena memang mereka punya prioritas pembangunan lainnya yang juga sama pentingnya," kata Sri Mulyani. 

Poin ketiga yang juga menjadi pembahasan penting, menurut Sri Mulyani adalah upaya untuk mendorong transisi menuju ekonomi hijau yang semakin efektif melalui pembiayaan berkelanjutan. Pertemuan G20 membahas bagaimana langkah untuk melibatkan sektor keuangan global dalam mengakselerasi transisi energi. 

"Pembahasan di level G20 mencakup bagaimana risiko perubahan iklim di internalisasi dalam pengambilan keputusan investasi, terutama oleh lembaga-lembaga keuangan bank maupun nonbank," kata dia. 

Dalam pertemuan working group ini, menurut Sri Mulyani, Dewan Stabilitas Keuangan (FSB) di bawah G20 juga diminta untuk mengidentifikasi risiko-risiko dari perubahan iklim terhadap ekonomi dan sektor keuangan global. FSB merupakan dewan yang dibentuk oleh G20 untuk melakukan pemantauan terhadap risiko-risiko keuangan.

FSB diminta untuk melaporkan ke G20 pada pertemuan Juli nanti tentang kemajuan Roadmap untuk Mengatasi Risiko Keuangan Terkait Iklim. Selain itu, ldewan juga diminta menyampaikan laporan  mengenai analisis skenario terkait iklim, pendekatan peraturan dan pengawasan pada Oktober mendatang.

Dokumen communique pertemuan pertama Jalur Keuangan G20 pekan lalu, Kelompok Kerja Keuangan Berkelanjutan (SFWG) diminta untuk mengkoordinasikan langkah untuk menyusun Roadmap Keuangan Berkelanjutan G20. SFWG juga diminta membangun repositori yang dapat diakses publik untuk memantau sejauh mana kinerja G20 dalam merealisasi upaya keuangan berkelanjutan.