IKN Bakal Jadi Kota Hutan Netral Karbon Lewat Kesepakatan Ini

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.
Pengunjung mengambil gambar petunjuk arah di titik nol kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (19/4/2022). Pemerintah akan mengalokasikan pagu indikatif anggaran belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 sebesar Rp27 triliun hingga Rp30 triliun, untuk pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Penulis: Intan Nirmala Sari
6/5/2023, 12.35 WIB

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Asian Development Bank (ADB) dalam upaya membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota hutan netral karbon, Jumat (5/5).

Penandatanganan MoU ini dilaksanakan di Incheon, Korea Selatan di sela ADB’s Annual General Meeting oleh Kepala OIKN Bambang Susantono dan Vice President ADB Ahmed M. Saeed.

Dalam kerja sama tersebut, ADB akan memberikan dukungan pengembangan jalan menuju Nusantara sebagai kota hutan netral karbon, serta melingkupi beberapa hal lainnya. Pertama, kerja sama dalam hal perencanaan kota baru dengan membuat platform data geospasial Nusantara, untuk memfasilitasi minat investor dan penilaian keselarasan Rencana Detail Tata Ruang dengan masterplan Nusantara.

Kedua, penilaian dampak lingkungan dan pengembangan jalan menuju Nusantara sebagai kota hutan netral karbon melalui penyusunan regionally and locally determined contributions (RLDC). Ketiga, memanfaatkan peluang untuk memobilisasi pembiayaan termasuk potensi pembiayaan iklim, kemitraan pemerintah dan badan usaha, serta mengaktifkan dukungan pembangunan lingkungan.

“Bermitra dengan ADB, membantu Nusantara berkontribusi pada agenda global untuk mengatasi perubahan iklim, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” kata Kepala OIKN dalam keterangan resminya, Jumat (5/5).

Lebih lanjut, Kepala OIKN menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat jalur Nusantara menjadi ibu kota hutan lestari pertama di dunia, serta kota netral karbon pertama di Indonesia pada tahun 2045.

Sementara itu, Vice President ADB Ahmed M. Saeed menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kemitraan dengan OIKN. “ADB dengan senang hati mendukung OIKN dalam mengembangkan rencana yang efektif untuk mewujudkan visinya untuk kota hutan yang cerdas dan netral karbon,” ujarnya.

Menurut Vice President ADB, Nusantara menghadirkan peluang unik untuk membangun praktik terbaik internasional dalam perencanaan, pengembangan, dan pembiayaan kota.

Kerja sama tersebut sekaligus menegaskan upaya OIKN untuk mewujudkan pembangunan Nusantara yang hijau, cerdas, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan melalui potensi fasilitas pembiayaan iklim dan kemitraan publik dan swasta.