Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia menegaskan dokumen rencana investasi atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) akan bersifat living document sehingga bisa terus disesuaikan dengan kebutuhan.
Kepala Sekretariat JETP Edo Mahendra mengatakan CIPP akan diterbitkan pada 16 Agustus mendatang. Dokumen ini akan berisi rencana investasi dan penggunaan dana US$ 20 miliar yang sudah disepakati di forum G20, November silam.
“Selanjutnya, CIPP akan menjadi landasan dalam upaya untuk mencapai target bersama kondisional JETP Indonesia,” kata Edo.
Guna melibatkan lebih banyak masyarakat sipil dalam penyusunan CIPP, Sekretariat JETP mengundang para mitra terkait untuk mengikuti lokakarya pada Senin (12/6). Diskusi ini dihadiri oleh 40 organisasi masyarakat sipil, 20 lembaga pemerintah, dan sembilan perwakilan negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG).
Edo menegaskan setelah dokumen CIPP diluncurkan, Sekretariat JETP akan tetap melibatkan masyarakat sipil. “JETP Indonesia dimulai dengan huruf J yang mewakili kata Just – yang berarti Adil,” kata Edo.
Menurut Edo, transisi energi yang didorong di bawah skema JETP harus transisi energi yang berkeadilan. Salah satu poinnya berupa pembagian beban biaya dan tanggung jawab yang dibagi secara merata.
JETP Indonesia yang ditanda tangani pada tanggal 16 November 2022 di sela-sela Konferensi G20 merupakan skema kemitraan pendanaan transisi energi terbesar di dunia. Kemitraan ini disepakati oleh pemerintah Indonesia bersama dengan negara maju yang tergabung dalam IPG seperti Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia dan Inggris Raya.
Sebelumnya, Direktur Komunikasi Sekretariat JETP Adhityani Putri mengatakan dokumen CIPP akan fokus di lima area utama. Ini terdiri dari pengembangan jaringan transmisi, pensiun dini PLTU batu bara, pengembangan energi baru terbarukan (ETB) tipe baseload dan variable, serta membangun rantai pasok energi terbarukan.
Saat ini, Sekretariat JETP juga sedang menyiapkan peta jalan untuk setiap area yang akan mengerucut ke setiap proyek, rencana pendanaan, dan kebijakan yang diperlukan. Dithri mengatakan tantangan transisi energi kita saat ini adalah kelebihan pasokan yang berasal dari pembangkit berbasis energi fosil.
Oleh karena itu, rencana pensiun dini PLTU menjadi sangat krusial. Sektor transmisi juga sangat penting untuk menjangkau seluruh daerah di Indonesia yang membutuhkan investasi tinggi.
Sekretariat JETP yang baru dibentuk pada 16 Februari 2023 ini dipimpin oleh Edo Mahendra, Penasihat Khusus Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat JETP didukung oleh lima kelompok kerja yang berasal dari lembaga independen.
Kelima kelompok kerja ini memiliki tugas yang berbeda-beda mulai dari soal teknis, kebijakan, pendanaan, transisi berkeadilan, serta elektrifikasi dan efisiensi energi. International Energy Agency (IEA) berperan sebagai ketua Pokja Teknis yang didukung oleh IESR, Rocky Mountain Institute (RMI), Bank Dunia, dan PT PLN.
Sementara itu, Pokja Kebijakan dipimpin oleh World Bank, sedangkan Pokja Pendanaan diketuai oleh Asian Development Bank. Organisasi global UNDP memimpin untuk Pokja Transisi Berkeadilan, dan World Resource Institute sebagai ketua Pokja Elektrifikasi dan Efisiensi Energi.