Kontroversi Pembukaan Hutan untuk Proyek Pangan, Apa Tanggapan Menteri LH Baru?

Papua terancam mengalami deforestasi besar-besaran buntut megaproyek ketahanan pangan dan energi di wilayah Timur Indonesia itu. Namun, pemerintah memandang hal ini sebagai ‘pengorbanan’ untuk mencapai kedaulatan pangan.

Eksploitasi tanah Papua telah dibahas dalam banyak laporan dan terkini diangkat dalam film dokumenter ‘Pesta Babi’, kolaborasi beberapa lembaga, termasuk Watchdoc, Jubi Media, Ekspedisi Indonesia Baru, dan Greenpeace Indonesia.

Rencananya, pemerintah akan mengembangkan kawasan industri pangan dan energi di lahan seluas lebih dari 2 juta hektare di Merauke, antara lain untuk tanaman padi dan tebu. Dari tebu, pemerintah menargetkan surplus gula hingga pasokan bahan bakar nabati untuk campuran bensin alias biofuel.

Menanggapi protes atas pembukaan hutan besar-besaran itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyebut adanya situasi trade-off: memilih salah satu dan mengorbankan yang lain.

“Saya belum mendetailkan itu, tapi intinya memang ada trade-off antara kepastian kita berdaulat dalam pangan. Kalau situasi dunia seperti ini kan ya pasti orang harus makan,” kata Jumhur kepada Katadata, saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan pada Selasa (19/5).

Kuncinya, kata Jumhur, adalah bagaimana untuk memastikan tidak ada pihak yang tersingkir dalam proyek ketahanan pangan ini. “Tinggal kita nanti cari cara bagaimana proses itu membuat semuanya bisa terintegrasi. Jadi social integrated food estate, tidak ada yang tersingkir,” ujar Menteri LH baru itu. 

Pemerintah menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan atau kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan penduduk tanpa ketergantungan impor, pada 2029 mendatang. Swasembada ini khususnya untuk komoditas utama seperti beras, jagung, dan gula. Program ini diikat dengan strategi swasembada energi. Maka itu, tanaman pangan yang dibidik termasuk yang bisa jadi bahan baku energi. 

Proyek ini membutuhkan pembukaan lahan baru yang biasanya berasal dari kawasan hutan, lahan gambut, dan lahan basah untuk dikonversi menjadi perkebunan tanaman pangan. Beberapa wilayah yang ditargetkan adalah Papua (Merauke), Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Sutradara ‘Pesta Babi’ Dandhy Laksono mengungkapkan, berdasarkan temuan di lapangan, kebanyakan pembukaan lahan adalah untuk keperluan energi. “Yang sebenarnya sedang dilakukan adalah mengonversi hutan-hutan kita menjadi tanaman energi, biodiesel, biofuel,” ujar Dandhy, dalam siaran YouTube Akbar Faizal Unsencored, April lalu. 

Meskipun pengembangan biofuel untuk mengurangi penggunaan energi fosil, Dandhy menjelaskan, energi ‘hijau’ ini juga menghasilkan emisi yang besar. Untuk mengganti satu liter bahan bakar fosil, perlu membabat 17 juta hektare hutan untuk perkebunan sawit. 

“Dampak emisinya juga besar. Belum lagi bicara dampak sosial dan segala macam,” kata dia.

Menurut Dandhy, produk tanaman energi Indonesia sulit memasuki pasar internasional yang kritis terhadap aspek keadilan dan lingkungan. Alhasil, produksinya akan dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Produksi energi dan pangan kita akan dilakukan tanpa standar etik, yang akan melanggar hak asasi manusia, lingkungan, dan segala macam. Karena mereka merasa kita enggak usah jual keluar, kita cukup penuhi pasar dalam negeri dengan standar aur-auran,” ujar Dandhy.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sempat mengungkapkan soal rencana pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk menyulap 20 juta hektare hutan menjadi lahan untuk pangan, energi, dan air.