Banjir Sulawesi Bawa Gelondongan Kayu, Indikasi Kejahatan Kehutanan?

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menyebut ada sejumlah laporan kejahatan kehutanan di Sulawesi. Namun, dia belum memastikan keterkaitan antara kejahatan kehutanan dengan banjir yang meluas di pulau tersebut.

“Kami pantau nanti, nanti saya cek lagi,” ujar Dwi, saat ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan pada Rabu (10/6).

Sulawesi bergulat dengan banjir setidaknya dalam sebulan belakangan. Banjir terparah dialami Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, dengan ribuan rumah terendam banjir. Mirip kejadian di Sumatra, banjir dilaporkan turut membawa gelondongan kayu dan endapan lumpur.

Dwi menjelaskan, banjir dan longsor yang melanda Sumatra pada pengujung 2025 lalu menjadi bahan evaluasi untuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha di kawasan hutan. “Setidaknya ada tiga, administratif, keperdataan, dan juga instrumen pidana yang tiga-tiganya bisa kami terapkan sekaligus di satu kasus,” kata dia.  

Kemenhut juga mengembangkan sistem Pengaduan Penegakan Hukum Kehutanan untuk memantau kepatuhan para pelaku usaha. Sepanjang 2026, sistem tersebut mencatat sekitar 378 aduan kejahatan kehutanan, paling banyak terkait pembalakan liar atau ilegal logging yaitu sebanyak 102 aduan. 

Luwu Utara Berstatus Tanggap Darurat Bencana, Seberat Sumatra?

Berdasarkan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir di Luwu Utara dipicu oleh tingginya intensitas dan durasi hujan di wilayah hulu sungai. 

Sungai Benuang yang meluap membawa potongan-potongan kayu dan sedimen lumpur ke area pemukiman warga pada tengah Mei lalu. Material-material itu diduga berasal dari wilayah pegunungan. 

Sebanyak tujuh kecamatan, yaitu Baebunta, Baebunta Selatan, Malangke Barat, Malangke, Mappedeceng, Bone-Bone, serta Tanalili, terendam banjir. Ada 3.557 kepala keluarga atau 12.307 warga yang terdampak. 

Menurut laporan BNPB pada Sabtu per 6 Juni, 110 warga masih mengungsi, namun sebagian besar bertahan di rumah masing-masing. Sejauh ini, tidak ada laporan korban meninggal dunia. 

Hujan deras yang melanda wilayah itu pada 4 Juni kembali meningkatkan debit air sungai dan menimbulkan genangan setinggi 10-40 cm di sejumlah desa. Padahal per 1 Juni, genangan air dilaporkan sudah mulai surut di tujuh kecamatan tersebut.  

Merujuk pada data BNPB, sepanjang 1 Mei hingga 6 Juni 2026, terjadi 36 kejadian banjir dan tanah longsor di lebih dari 20 kabupaten/kota di Sulawesi. Banjir di Luwu Utara tercatat berdampak paling berdampak luas.

Namun, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana BNPB Abdul Muhari mengatakan, dampak banjir di Sulawesi, termasuk di Luwu Utara, tidak separah di Sumatra. “Tidak (seperti Sumatra), banjir di Luwu dampaknya lokal,” kata Abdul kepada Katadata, pada Selasa (9/6).

Sebagai informasi, banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatra akhir tahun lalu berdampak pada 54 kabupaten dan kota. Catatan BNPB, bencana tersebut mengakibatkan 1.207 warga meninggal dunia dan 137 warga lainnya hilang.

Meski begitu, Luwu Utara masih dalam status Tanggap Darurat di Luwu Utara hingga 16 Juni. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) bersama Dinas Pekerjaan Umum masih melakukan perbaikan darurat tanggul, serta distribusi air bersih untuk masyarakat terdampak. 

Abdul mengatakan, sejauh ini penanganan bencana masih terkendali. “Sejauh ini cukup, karena ada dukungan langsung dari BNPB sesuai kebutuhan di lapangan,” ucapnya.  

Data per awal Juni, banjir di Luwu Utara menyebabkan terendamnya lebih dari tiga ribu rumah. Selain itu, kerusakansepuluh fasilitas kesehatan, 34 rumah ibadah, 27 sekolah dasar, dan delapan kantor desa. Kerusakan juga terjadi pada infarastuktur dasar seperti jalan, tanggul, dan jembatan, juga lahan pertanian dan perkebunan. 

Gelondongan kayu masih menumpuk di beberapa titik, seperti di Desa Beringin Jaya, Desa Limbong Wara, serta Desa Pombakka dan perlu segera ditangani agar tidak menyumbat aliran air.