Indonesia tengah mendorong kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi menekan emisi. Namun di balik ambisi menjadi pusat industri kendaraan listrik dunia, organisasi lingkungan Satya Bumi mengingatkan bahwa transisi energi tidak boleh dibangun di atas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mengorbankan masyarakat lokal.
Menurut Campaigner Satya Bumi, Dhany Alfalah, hilirisasi nikel yang menjadi fondasi ekosistem kendaraan listrik harus dijalankan dengan prinsip keadilan. Jika tidak, upaya mengurangi emisi karbon berisiko melahirkan persoalan baru berupa konflik lahan, pencemaran lingkungan, hingga ketimpangan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Dhany menekankan, transisi energi seharusnya tidak hanya berfokus pada kendaraan listrik sebagai produk akhir. Seluruh rantai pasoknya, mulai dari penambangan nikel, proses pengolahan, sumber energi yang digunakan, hingga pengelolaan limbah dan daur ulang baterai, perlu dipastikan berjalan secara berkelanjutan.
Mirisnya, sebagian besar hasil nikel Indonesia justru masih diekspor dalam bentuk olahan ke Tiongkok, sementara baterai kendaraan listrik yang digunakan di dalam negeri masih harus diimpor. Kondisi ini membuat nilai tambah terbesar dinikmati negara lain, meski bahan bakunya berasal dari Indonesia.
"Kalau kita ingin benar-benar menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik, maka hilirisasi tidak boleh berhenti di smelter. Infrastruktur produksi baterai hingga sistem daur ulang harus dibangun di dalam negeri," ujar Dhany dalam podcast Green Talks yang tayang di kanal YouTube Katadata Indonesia.
Bukan Sekadar Mengejar Volume Produksi
Tak hanya sampai di situ, Dhany juga mengkritisi pendekatan hilirisasi yang dinilai masih berfokus pada peningkatan volume produksi. Menurut Dhany, kenaikan pendapatan dari sektor nikel saat ini lebih banyak dipicu oleh produksi yang lebih besar, bukan nilai tambah dari produk akhir yang dihasilkan Indonesia.
Di sisi lain, Dhany juga mengingatkan bahwa percepatan produksi nikel untuk mendukung industri kendaraan listrik tidak boleh mengabaikan dampak lingkungannya yang muncul di lapangan. Karena, transisi energi yang bertujuan mengurangi emisi justru akan kehilangan maknanya apabila dilakukan dengan praktik pertambangan yang eksploitatif.
Karena itu, Indonesia perlu menjaga keseimbangan produksi agar tidak memicu kelebihan pasokan dan tekanan harga seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir.
Namun, bagi Dhany, persoalan utama bukan sekadar pasokan dan harga. Ekspansi industri nikel yang masif juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan apabila tidak dikelola secara ketat.
Dhany menyoroti penggunaan teknologi HPAL yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar serta tingginya kebutuhan air dalam proses pengolahan nikel. Dengan kata lain, transisi energi tidak boleh dijadikan alasan untuk mempercepat eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar kawasan tambang.
Selanjutnya, Dhany juga menyoroti kontradiksi dalam pengembangan industri nikel untuk mendukung transisi energi. Tapi sayangnya, hingga saat ini, banyak kawasan industri pengolahan nikel masih menggunakan listrik dari pembangkit batu bara.
Hal ini tentu menjadi sebuah ironi yang membuat kendaraan listrik belum sepenuhnya bebas emisi jika rantai produksinya masih ditopang energi fosil.
"Ini nikel untuk transisi energi, tetapi energinya masih berasal dari batu bara. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama," kata Dhany.
Di sisi lain, isu sosial dan lingkungan pun masih menjadi permasalahan di kawasan industri nikel. Salah satu temuan penting berasal dari riset yang dilakukan bersama masyarakat Kabena, Sulawesi Tenggara.
Dhany mengungkapkan, urin warga setempat mengandung kadar nikel hingga 30 kali lipat dibandingkan populasi umum. Hal ini menunjukkan bahwa paparan nikel telah masuk ke dalam tubuh manusia.
Persoalan serupa ditemukan di kawasan industri terintegrasi Pomalaa, Sulawesi Tenggara, yang digadang-gadang akan menjadi bagian penting rantai pasok baterai EV. Menurut Dhany, pembangunan kawasan tersebut memunculkan konflik lahan dan minimnya konsultasi publik. Masalah yang sama juga tercatat di Morowali, Weda, dan Konawe.
Nelayan disebut sebagai kelompok paling rentan akibat kebutuhan air yang besar dalam proses pengolahan nikel. Selain itu, Dhany juga menekankan perihal kesenjangan perlakuan antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing di sejumlah kawasan industri.
Perlunya Transparansi
Menurut Dhany, masalah utama bukan absennya regulasi, melainkan lemahnya implementasi dan pengawasan. Indonesia dinilai sudah memiliki aturan memadai, mulai dari pengelolaan lingkungan, standar limbah, hingga kewajiban konsultasi publik melalui mekanisme Amdal. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari kata ideal.
Minimnya transparansi dokumen pengawasan lingkungan juga menjadi sorotan. Laporan audit dan pemantauan lingkungan perusahaan kerap sulit diakses publik, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui apakah perusahaan telah mematuhi kewajibannya.
"Banyak keuntungan yang dibicarakan dari nikel, tetapi kita juga harus melihat masyarakat yang terdampak di kawasan tambang. Kesadaran publik menjadi penting agar transisi energi tidak hanya hijau di atas kertas, tetapi juga adil bagi semua pihak," ujar Dhany.
Dhany juga berharap ke depan konsumen bisa mengetahui jenis baterai yang digunakan dalam kendaraan mereka, dari mana asalnya, dan bagaimana dampaknya di lapangan, mulai dari smelter hingga ke tambang.
Dengan informasi yang lebih jelas dan penerapan ESG yang nyata, Indonesia bisa membangun posisi tawar sebagai penghasil produk yang tidak hanya bernilai tinggi, tetapi juga berdampak baik bagi sosial dan lingkungan.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
