Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengatur pengelolaan keuangan daerah. Sumber APBD dari dana perimbangan dan pendapatan daerah (PAD) yang sah. Dalam undang-undang terdapat belanja daerah, terdiri dari rekening kas umum daerah, ekuitas, dan dana.
Belanja daerah ini untuk pemerintahan yang menjadi wewenang provinsi, kabupaten, dan kota. Ketentuan belanja daerah ini berdasarkan ketentuan undang-undang. Ada berbagai macam jenis belanja daerah yaitu belanja langsung dan tidak langsung.
Mengutip dari Kulonprogokab.go.id, tujuan belanja daerah untuk mensejahterakan daerah dan masyarakat. Selain itu masyarakat dapat menyumbangkan pendapatan daerah untuk membayar pajak.
Pengertian Belanja Daerah
Belanja daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah. Alokasi belanja daerah untuk masyarakat khususnya pelayanan umum. Belanja daerah dipakai untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Belanja daerah termasuk jenis pengeluaran daerah.
Mengutip laman Kemenkeu.go.id,belanja daerah adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
Sedangkan pengertian pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pemerintah daerah menggunakan tempat penyimpanan uang yang ditentukan kepala daerah. Kas daerah ini untuk menampung pembayaran dan pengeluaran daerah.
Jenis Belanja Daerah
1. Belanja Langsung
Jenis belanja daerah yang dianggarkan untuk program kegiatan. Contoh belanja langsung yaitu belanja pegawai, barang, jasa, dan modal. Belanja modal ini melalui anggaran belanja SKPD bersangkutan.
2. Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung tidak berkaitan langsung dengan program dan kegiatan. Mengutip buku Hafal Mahir Materi Ekonomi, kelompok belanja tidak langsung terdiri dari bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.