Mengenal Hendrar Prihadi, Kepala LKPP yang Baru Dilantik Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melantik Hendrar Prihadi sebagai kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) pada Senin, 10 Oktober 2022. Dia mengaku memilih walikota Semarang tersebut bukan lantaran sama-sama politisi PDIP.
Pria yang akrab dipanggil Hendi itu menggantikan Abdullah Azwar Anas yang diangkat menjadi menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Azwar Anas, mantan bupati Banyuwangi juga berasal dari PDIP.
“Saya melihat kemampuan, integritas. Itu yang saya lihat,” kata Presiden.
Hendi memiliki rekam jejak panjang, baik di bisnis maupun pemerintahan. Pria asli Semarang kelahiran 30 Maret 1971 itu merupakan bungsu dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Sunarso, seorang kapten di TNI. Sedangkan ibunya bernama Sutarmi.
Gelar sarjana ekonomi diperoleh dari Unika Soegijapranata pada 1996. Sebelum menempuh pendidikan ekonomi di sana, dia sempat berkuliah di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta di Kabupaten Sleman.
Hendi kemudian memperoleh pada 2002 gelar Magister Manajemen dari Universitas Diponegoro (Undip) di Kecamatan Semarang Selatan. Lalu di tengah pandemi Covid-19 pada 2021, dia berhasil memperoleh gelar Doktor dari Undip dengan disertasi soal kota cerdas (smart city).
Dia mengklaim kesuksesan kariernya dengan “merangkak dari bawah.” Pada 1996, dia pernah berjualan kacamata dan pernah berjualan ikan di pasar. Kemudian pada 1999, dia mendirikan perusahaannya sendiri yaitu CV Sinar Mulia.
Karier politiknya dimulai pada 2004 saat bergabung dengan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. Ketika itu, Megawati masih menjadi presiden dan PDIP merupakan partai yang populer di Jawa Tengah.
Berbekal sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Tengah pada 2004-2009, dia maju dan terpilih sebagai anggota DPRD Semarang pada 2009. Namun, dia hanya menjabat selama tiga bulan karena memutuskan untuk maju sebagai calon Wakil Walikota Semarang mendampingi Soemarmo Hadi Saputro.
12 Tahun Memimpin Semarang
Pasangan Soemarmo dan Hendrar terpilih menjadi kepala pemerintahan Semarang periode 2010-2015. Hendrar lalu menjadi walikota menggantikan Soemarmo yang terjerat kasus korupsi pembahasan APBD Semarang pada 2013.
Pada 2015, Hendrar kemudian mempertahankan posisinya dengan memenangkan 46,36% pangsa suara dalam pemilihan. Dia maju bersama Hevearita Gunaryanti Rahayu. Selain dari PDIP, mereka mendapat dukungan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Demokrat.
Pasangan Hendrar dan Hevearita kembali mencalonkan sebagai calon walikota pada pemilihan 2020. Namun pada saat itu, mereka merupakan satu-catunya pasangan calon yang ikut. Lawannya adalah kotak kosong.
Selama menjabat lebih dari 10 tahun, Hendi telah membangun berbagai infrastruktur dan melakukan reformasi birokrasi di Kota Semarang. Dia juga membuat transportasi umum menjadi lebih terjangkau, terutama untuk pelajar. Sebelum meninggalkan Semarang, salah satu program besarnya adalah revitalisasi Kota Lama.
Presiden Jokowi berharap track record-nya sebagai walikota Semarang dapat dibawa untuk terus meningkatkan sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia. “Sehingga ruang-ruang untuk utamanya dalam pengadaan barang dan jasa betul-betul bisa dikelola dan dikendalikan,” ujar presiden.
Lebih lanjut presiden berpesan untuk menyelesaikan persoalan mengenai produk dalam negeri produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kepala negara berharap akan makin banyak produk UMKM yang dapat masuk ke e-katalog pusat maupun lokal.
“Itu penting, sehingga gerakan cinta produk dalam negeri betul-betul nanti terimplementasikan dalam hal belanja pemerintah, BUMN, dan oleh daerah,” kata Jokowi.