Profil Projo, Organisasi Pendukung Presiden Jokowi
Organisasi pendukung Presiden Joko Widodo alias Projo menawarkan 10 skenario pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan presiden alias Pilpres 2024. Hasil finalnya akan ditentukan melalui rapat koordinasi nasional.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan, Jokowi masih berusaha untuk mendorong terbentuknya pasangan calon Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun, kondisinya semakin sulit.
Karena itu, Jokowi telah menyiapkan skenario lain. “Idealnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar jadi satu. Idealnya,” kata Budi di kantor Projo, Jakarta Selatan, Kamis (25/5).
Dukungan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2014
Projo dan 17 organisasi pendukung Presiden Jokowi lainnya tengah melakukan konsolidasi seiring dengan mendekatnya Pilpres 2024. Pada 14 Mei 2023, organisasi-organisasi ini menyelenggarakan pertemuan yang disebut Musyawarah Rakyat (Musra). Presiden Jokowi menghadiri pertemuan yang berlangsung di Istana Olahraga Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, itu.
Projo merupakan organisasi pendukung Presiden Jokowi yang berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan. Organisasi yang bermarkas di Kecamatan Pancoran itu telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham).
Kelahiran Projo berkaitan dengan perbedaan internal dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait calon presiden untuk Pilpres 2014. Sebagian kader masih mendukung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju. Sebagian lainya mendukung Jokowi yang saat itu menjabat Gubenur DKI Jakarta.
Penolakan terhadap pengusungan Presiden ke-5 Megawati tidak lepas dari kekalahannya dalam Pilpres 2004 dan 2009. Megawati dan pasangan calon wakil presidennya kalah dengan pangsa suara 39,38% pada 2004 dan 26,79% pada 2009. Kekalahan pada 2004 terjadi meskipun ketua umum partai banteng itu memiliki keunggulan sebagai petahana.
Di sisi lain, jajak pendapat dari berbagai lembaga riset jelang Pilpres 2014 menunjukkan popularitas Jokowi, yang saat itu dianggap sebagai “orang luar” (outsider) dalam politik. Menurut Indikator, misalnya, Jokowi selalu memimpin jajak pendapat.
Dalam simulasi dengan empat politisi, Jokowi memimpin jajak pendapat dengan pangsa suara 47,4%, disusul oleh Prabowo, Aburizal Bakrie, dan Dahlan Iskan. Jajak pendapat ini berdasarkan survei terhadap 1.200 orang pada Oktober 2013.
Para kader yang mendukung Jokowi kemudian mulai membentuk Projo lewat deklarasi pada Desember 2013. Mereka kemudian mengonsolidasikan para kader di daerah-daerah lainnya dengan berkunjung dari satu dewan pengurus cabang ke yang lain.
Meskipun telah hadir di seluruh provinsi, Projo memiliki basis pendukung yang besar khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Bali, dan DKI Jakarta. Ini selaras dengan basis pendukung PDIP secara umum.
Aktivis 1998 di Balik Projo
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi merupakan salah satu pendiri organisasi pendukung Presiden Jokowi ini. Seperti sejumlah pendiri lainnya, Budi merupakan bekas aktivis Reformasi pada 1998.
Pada 2019, Presiden Jokowi menunjuk Budi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pria kelahiran ibu kota itu merupakan orang pertama yang mengemban jabatan tersebut.
Selain Budi, aktivis 1998 lainnya yang terlibat dalam pembentukan Projo adalah Gunawan Wirosaroyo. Pria kelahiran Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, ini sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memimpin dewan pengurus pusat PDIP.