Profil Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Masuk Bursa Ketum Golkar
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan kesediaannya menjadi ketua umum Partai Golongan Karya di tengah desakan pergantian pemimpin. Politisi senior ini membangun karier awalnyanya sebagai pengusaha.
Partai Golkar tengah menghadapi gejolak internal akibat desakan agar Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengundurkan diri. Desakan ini muncul antara lain dari anggota dewan pakar Ridwan Hisjam.
Desakan pergantian pemimpin telah muncul bahkan sebelum Airlangga menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait perizinan ekspor minyak sawit mentah dan turunannya di Kejaksaan Agung.
Nama Bahlil dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengemuka sebagai kandidat ketua umum potensial. Keduanya telah menanggapi peredaran nama mereka dalam bursa ketua umum potensial pengganti Airlangga.
Bahlil mengatakan, ia hanya ingin menjadi ketua umum lewat mekanisme partai. Menurut anggaran dasarnya, Partai Golkar mengganti ketua umum lewat musyawarah nasional (munas) atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Partai pohon beringin itu terakhir kali menggelar munas pada 2019 dan akan meggelar lagi pada 2024. “Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil,” kata Bahlil di Jakarta Pusat pada 25 Juli 2023.
Aktivis dan Pengusaha dari Timur
Lahir di Maluku Tengah, Maluku, Bahlil mengawali kariernya di sektor swasta. Pria kelahiran 1976 itu mula-mula bekerja sebagai pegawai kontrak di perusahaan survei pelat merah PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo).
Bahlil mengambil pekerjaan kontrak tersebut setelah menyelesaikan studi sarjana. Ia memperoleh gelar sarjana dengan terlambat pada 2002 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay di Jayapura, Papua. Ia sempat menjadi sopir angkot untuk membiayai kuliahnya.
Saat masih duduk di bangku kuliah, Bahlil juga terlibat dalam gerakan mahasiswa prodemokrasi lewat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Papua. Aktivismenya terjadi di tengah perjuangan mahasiswa mendesak Presiden Soeharto untuk mundur, yang pada akhirnya terjadi pada 1998.
Bersama teman-temannya di HMI, Bahlil mendirikan perusahaan konsultan keuangan PT Primatama Cipta Niaga. Ia menjabat sebagai direktur utama di perusahaan yang berbasis teknologi informasi (IT) itu.
Bahlil mulai membangun perusahaannya sendiri di industri pengolahan kayu pada 2003 setelah meninggalkan Primatama Cipta Niaga. Pada 2010, pengusaha asal Maluku itu telah membangun PT Rifa Capital yang menjadi induk dari 10 perusahaannya. Gurita bisnisnya menjangkau beragam sektor, termasuk pertambangan, konstruksi, logistik, perkebunan, dan properti.
Dari Asosiasi Pengusaha ke Menteri
Sebagai pengusaha muda yang sukses, Bahlil bergabung ke dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Keterlibatannya di Hipmi mempertemukan dia dengan pengusaha yang akan menjadi politisi, termasuk Presiden Joko Widodo.
Karier Bahlil di Hipmi memuncak saat ia terpilih sebagai ketua umum Hipmi pada 2015. Ia menjadi pemimpin organisasi pengusaha muda itu yang pertama dari Papua. Ia mengemban jabatan ini hingga 2019.
Pada Oktober 2019, Presiden Jokowi memberikan amanah ke Bahlil sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang kemudian berubah menjadi Kementerian Investasi. Dengan latar belakang pengusaha daerah, Bahlil saat ini bertanggung jawab untuk mengawasi penanaman modal dan perbaikan iklim usaha di Indonesia.